Rp 844 Juta BOS SDN 19 Cakranegara Tak Jelas Penggunaan

SIDANG: Saksi ahli, Fariz saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu (9/3). (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram melanjutkan sidang perkara dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara, Rabu (9/3).

Agenda sidang masih berkutat pada pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU). Adapun saksi yang dihadirkan yaitu saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra. Ia dihadirkan untuk dimintai keterangan seputar hasil audit penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara.

Pada intinya, Fariz mengatakan bahwa berdasarkan hasil audit telah ditemukan beberapa penyimpangan dalam penggunaan dana BOS oleh SDN 19 Cakranegara. Hal itu dikuatkan dengan adanya penggunaan  dana BOS tahun 2015 hingga 2017 tanpa dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah. “Selain itu juga terkait penggunaan dana tersebut ada yang melanggar Juknis yang dikeluarkan Kementerian,” ujar Fariz.

Baca Juga :  Enam Pelaku Narkoba Asal Gomong Ditangkap

Dijelaskannya, pada 2015 SDN 19 Cakranegara melakukan penarikan dana BOS Rp 406.000.000, kemudian pada 2016 Rp 395.400.000 dan 2017 Rp 393.600.000. “Total penarikannya dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp 1.195.000.000,” bebernya.

Dari jumlah tersebut pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan  pada 2015 Rp 104.600.988. Kemudian 2016 Rp 115.055.261 dan pada 2017 Rp 128.671.330. Jadi total pengeluaran dana BOS di SDN 19 Cakranegara dari 2015 hingga 2017 yang dapat dipertanggungjawabkan Rp 348.327.579.

Untuk tahun 2015 dan 2016 kata Fariz tidak ada pembayaran pajak. Sementara pada 2017 penyetoran pajak Rp 2.550.040. Jadi selisih antara  penarikan dengan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyetoran pajaknya Rp 844.120.381. Total Rp 844.120.381 inilah yang tak dapat dipertanggungjawabkan

Baca Juga :  Berdalih Butuh Biaya Berobat Anak dan Cucu, Om Curi Enam Mesin Bor

Terhadap adanya selisih tersebut pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang tertera namanya di laporan pertanggungjawaban.

Dari klarifikasi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa telah terjadi pengadaan fiktif dan juga mark up anggaran. Untuk pengadaan fiktif kata Fariz salah satunya adalah pengadaan ATK di UD Merpati. “Pemilik UD Merpati menerangkan bahwa terkait kuitansi pengadaan ATK sebesar Rp 200.000 itu palsu. Baik tanda tangan maupun stempel,” ujarnya.

Sementara untuk mark up anggaran salah satunya adalah pembayaran konsumsi rapat sebesar Rp 810.000. Hanya saja penggunaan riilnya yaitu sebesar Rp 270.000. (der)

Komentar Anda