TANJUNG-Pemkab Lombok Utara pada tahun ini akan membangun tiga kantor pelayanan publik, yaitu melanjutkan gedung kantor Camat Bayan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata. Untuk ketiga kantor sipil telah disiapkan anggaran sekitar Rp 5,1 miliar. “Tahun ini, untuk pembangunan kantor ada tiga. Masing-masing bangunan memiliki nilai yang berbeda,” ungkap Kepala Pelaksana Tugas (Plt) sekaligus Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Lombok Utara, Zaldy, Jumat (13/1).
Dari masing-masing bangunan, nanti untuk melanjutkan gedung kantor Kecamatan Bayan telah disiapkan anggaran sekitar Rp 600 juta, kemudian Dinas Lingkungan Hidup sekitar Rp 3 miliar, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sekitar Rp 1,5 miliar. “Untuk lokasi Dinas Lingkungan dan Dinas Pariwisata sampai saat ini masih belum difinalkan dimana lokasi pembangunannya. Tapi, sudah ada beberapa lokasi yang dipersiapkan, misalkan Dinas Lingkungan Hidup akan direncanakan sebelah jembatan jalan raya Gangga atau sana kantor lama sekarang ini,” terangnya.
Agar pelaksanaan tidak terlambat. Pihaknya sudah memiliki ancang-ancang untuk secepat mungkin membentuk tim, siapa yang akan menjadi PPK dan pejabat pengadaan. Karena, dua hal ini sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pihaknya menargetkan minggu depan sudah ada keputusannya. Hal ini juga dalam rangka merevisi nomenklatur yang salah, seperti ada anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk pekerjaan fisik, namun tertulis DED. Oleh karena itu, ia akan meminta jajarannya untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Sebab, pihaknya baru kali menerima DPA. “Nanti kita akan minta masukan dari bidang-bidang yang ada,” tandasnya.
[postingan number=3 tag=”klu”]
Selain itu, pihaknya juga menargetkan bulan ketiga tahun ini ketiga paket proyek itu termasuk paket-paket proyek lainnya untuk segera dilelang. Sehingga pada tahun ini lebih cepat pelaksanaannya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar secepat normal. Jika terlambat pembukaan di ULP, maka sangat berpengaruh terhadap paket-paket proyek yang ada di SKPD terkait. “Karena, sirup seharusnya sudah masuk sebagai baha informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Pada tahun anggaran 2017 ini, sebut Zaldi, Dinas Pekerjaan Umum memiliki anggaran di DPA kurang lebih sekitar Rp 146 miliar. Dari jumlah anggaran belanja modal ini baik pengadaan barang/fisik maupun jasa konsultan sebanyak 339 paket. Jumlah paket ini disebarkan ke lima kecamatan, masing-masing Kecamatan Bayan mendapatkan 21,9 persen, Kayangan 11,7 persen, Gangga 18,3 persen, Tanjung 16,8 persen, dan Pemenang 8,99 persen. “Khusus untuk Kecamatan Bayan memang paling banyak untuk jalan baik status kabupaten maupun desa. Akan tetapi, jumlah paket paling banyak berada di Kecamatan Tanjung sebanyak 111 paket baik kecil maupun besar,” pungkasnya. (flo)
