MATARAM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI telah menetapkan daftar harga maksimal rumah sejahtera tapak yang bisa dibeli dengan memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dari pemerintah.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 535 Tahun 2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak. Di mana nantinya rumah tapak tersebut bisa diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi.
BACA JUGA: 125 UMKM Tenun Pringgasela Rambah Pasar Nasional
“Untuk NTB kenaikannya mencapai 6 persen,” kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB H Heri Susanto, Jumat kemarin (21/6).
Dalam keputusan menteri PUPR bahwa batasan harga maksimal rumah yang bisa dibeli dengan memanfaatkan fasilitas KPR bersubsidi dari pemerintah dibagi dan disesuaikan per masing-masing wilayah. Untuk Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi, besaran harga maksimal rumah yang bisa dibeli dengan fasilitas KPR subsidi adalah Rp 140 juta atau naik Rp 10 juta, dibandingkan aturan sebelumnya.
Untuk NTB kenaikan harga rumah subsidi ini sebesar Rp 158 juta untuk masing-masing unit atau naik Rp 10 juta per unitnya dari harga sebelumnya Rp 148 juta per unit.
BACA JUGA: 2019 Lahan Tanam Tembakau Berkurang
“Sekarang jadi Rp 158 juta, harga ini berlaku pertengahan Juni ini,” jelasnya.
Sementara itu, harga maksimal juga terjadi di wilayah Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai. Untuk Kalimantan, kecuali Murung Raya dan Mahakam Ulu, harga maksimal untuk 2019 ditetapkan sebesar Rp 153 juta.
“Beberapa daerah sudah ada ketentuan harganya, dan dari pemerintah pusat memang menaikan nanti pada 2020 mendatang,” jelasnya. (cr-dev)
