MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1.380.965.075.968 untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2017.
Hal itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah menyampaikan, pemprov saat ini benar-benar fokus ingin menurunkan angka kemiskinan. "Makanya cukup besar kita anggarkan soal kemiskinan, ada sekitar Rp 1,3 triliun lebih," terangnya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (17/11).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mencapai 804.440 orang atau bertambah 2.150 orang dibanding keadaan pada September 2015 sebanyak 802.290 orang. Sementara target pemprov sendiri, dalam setahun harus mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 1,5 persen.
Dijabarkan Ridwan Syah, alokasi belanja dalam mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan diambil dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk sumber anggaran dari belanja langsung mencapai Rp 1.220.658.231.862, kemudian ditambah dari belanja tidak langsung sebesar Rp 35 miliar. "Untuk belanja tidak langsung yang bisa turunkan angka kemiskinan, itu kan melalui hibah dan bansos," ucapnya.
Dijelaskan, pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui 35 program dan 83 kegiatan. Didukung pula dengan kegiatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar, Pola Pangan Harapan Rp 17 miliar dan laju investasi Rp 3 miliar.
Selanjutnya melalui program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Rp 12,7 miliar, jaringan jalan provinsi Rp 528 miliar, ratio elektifikasi Rp 10 miliar, cakupan air bersih Rp 14 miliar, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp 27 miliar, program jamban keluarga Rp 12 miliar, lama sekolah Rp 259,7 miliar, penanganan buta aksara Rp 2 miliar dan lain-lain. "Pak Gubernur arahkan kami agar benar-benar bisa kita turunkan angka kemiskinan, makanya anggarannya cukup besar. Kalau tahun 2016 kan cuma Rp 600 miliar, terus tahun 2015 sekitar Rp 800 miliar, kalau sekarang mencapai Rp 1,3 triliun," ujar Ridwan Syah.
Jumlah pendapatan daerah dalam RAPBD 2017 sebesar Rp 4,734 triliun. Itu artinya mengalami kenaikan sebesar Rp 931,61 miliar atau 24,50 persen dari semula Rp 3,803 triliun dalam APBD Perubahan 2016.
Kenaikan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp 19,72 miliar, dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,469 triliun.Kemudian dana perimbangan yang semula Rp 2,33 triliun bertambah Rp. 863,92 miliar atau 37 persen menjadi Rp 3,197 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat dari Rp 19,28 miliar menjadi Rp 67,26 miliar.
Begitu juga dengan belanja daerah yang mengalami peningkatan signifikan, dari Rp 3,953 triliun menjadi Rp 4,952 triliun pada tahun 2017. Terjadi penambahan sebesar Rp 998,81 triliun. "RAPBD yang kita susun tentunya berdasarkan KUA-PPAS yang telah ditandatangani Jumat minggu lalu," kata Ridwan Syah.
Belanja daerah sendiri terdiri dari belanja tidak langsung semula Rp 2,127 triliun bertambah Rp 862,33 trilun atau 40 persen menjadi Rp 2,989 triliun. Kemudian belanja langsung yang semula Rp 1,826 triliun bertambah 7 persen menjadi Rp 1,962 triliun.
Ridwan Syah juga menyampaikan alokasi pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk anggaran pendidikan, Pemprov NTB berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya pasal 49 yang mengamanahkan sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBD. "Kita anggarkan Rp 1,150 triliun atau sekitar 23 persen dari APBD untuk pendidikan," papar Ridwan Syah.
Begitu juga dengan sektor kesehatan yang diamanahkan UU Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 171. Besar anggaran dari APBD dari luar gaji diamanahkan minimal 10 persen. Pemprov sendiri menganggarkan sebesar sebesar Rp 363,66 miliar atau sekitar 10,50 persen untuk kesehatan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi menyampaikan, dalam KUA-PPAS, anggaran pengentasan kemiskinan melalui program Rumah Layak Huni (RLH) hanya Rp 20 miliar. "Kita ingin program itu bisa lebih besar lagi anggarannya, kita usulkan Rp 27 miliar. Semoga saja eksekutif bisa mengakomodir," harapnya.
Soal pengentasan kemiskinan, Mori sendiri sangat setuju dengan anggaran besar. Terlebih lagi data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di NTB bertambah lebih dari 2 ribu jiwa. (zwr)
