Rosiady : Mutasi Digelar Secara Obyektif

MATARAM – Adanya sorotan miring terhadap pelaksanaan mutasi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dijawab

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Rosiady Sayuti.

Rosiady menegaskan, mutasi telah dilaksanakan secara obyektif. Pimpinan daerah menjadikan hasil tim evaluasi sebagai landasan utama mengambil kebijakan. Rosiady sendiri yakin, dengan komposisi yang ada saat ini akan mampu membawa NTB lebih baik. "Saya sudah kumpulkan semua, bagaimanapun kita satu gerbong, jadi harus kompak," katanya Senin kemarin (6/6).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, TGH Mahalli Fikri menilai mutasi kali ini sangat tepat dan merupakan format terbaik. Mutasi benar-benar obyektif dan tidak pandang bulu sedikitpun, semua berdasarkan kemampuan personal yang dimiliki pejabat.

Mahalli mencontohkan Husni Fahri yang selama ini dikenal cukup dekat dengan Gubernur. Namun pada mutasi kali ini, Husni Fahri dibebastugaskan dan dimasukkan ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). "Walaupun orang dekat, kalau kinerja buruk ya mau bagaimana lagi. Inilah yang namanya obyektif Pak Gub (Gubernur) itu," ujar Mahalli.

Meski begitu masih saja ada sorotan miring seperti penempatan pejabat yang tidak sesuai pada kemampuan dan keahliannya.

Wakil Ketua DPRD NTB  Mori Hanafi mengatakan mutasi yang besar-besaran yang dilakukan kali ini cukup baik. Namun masih saja hal-hal subyektivitas mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis. "Pak Iswandi misalnya yang sekarang pimpin Dispenda, seharusnya Dispenda ini diisi oleh orang tekhnis," katanya.

Sementara Iswandi meskipun mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ia tidak akan sepenuhnya memahami persoalan-persoalan tekhnis soal perpajakan. Akibatnya, hal ini tentu saja akan sangat merugikan efektifitas dan elaktibilitas eksekutif.

Selain Iswandi, yang disorot juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Selly Handayani yang dinilai kurang layak menempati posisi tersebut. Selly yang kini menjadi Kadis koperasi juga tidak memiliki dasar yang memadai. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan baik. "Mutasi bukanlah ajang coba-coba, seseorang harus ditempatkan sesuai bidangnya, sudah tidak zaman lagi sekarang nepotisme," ujarnya.

Selain kedua orang itu yang dinilai kurang layak, namun Mori cukup gembira karena Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) diganti. Dinas peternakan yang dipimpin oleh Hj Budi Septiani banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat.

Berpindahnya Hj Budi tentu menjadi peluang tersendiri bagi siapa saja yang memahami peternakan untuk mengabdikan diri. "Dinas Peternakan sekarang lowong, ini dinas sangat vital perannya. Begitu juga dengan Dinas Kelautan, harus diisi orang-orang hebat," katanya.

Diberikannya jabatan Kepala Dinas Dikpora ke Muhammad Suruji sudah dirancang sejak awal. Bahkan mutasi bagian dari persiapan menyambut Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 mendatang. Kepentingannya jelas, agar siapa pun yang melanjutkan kepemimpinan TGH Zainul Majdi harus tetap oleh gerbong yang sama.

Pada mutasi Jumat pekan lalu itu (3/6) masih menyisakan 11 jabatan yang lowong. Jabatan ini akan segera diisi. Pemprov telah membentuk panitia seleksi (pansel)  untuk melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT). Bahkan pekan depan direncanakan pendaftaran sudah mulai dibuka dan bulan ini sudah tuntas semuanya.

Pansel yang telah dibentuk diketuai oleh  Rosiady Sayuti dan Sekretaris Pansel Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan (BKD-Diklat) Abdul Hakim. Anggota terdiri dari Asisten II Lalu Gita Aryadi, Asisten III dan 5 orang dari pihak eksternal. "Kita ada 9 orang, nanti masuk juga unsur perwakilan wartawan. Komposisinya sesuai aturan yang diatur dalam UU ASN," terang Rosiady Sayuti.

Unsur eksternal yang dimaksud seperti dari kalangan akademisi, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tim memang akan bekerja cepat sesuai arahan dari Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.

Menurut Rosiady, syarat-syarat dan mekanisme yang akan digunakan dalam seleksi kali ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Minggu depan sudah dibuka pendaftaran dan kita harapkan bulan ini semua sudah terisi," ucapnya.

Kepada para pejabat Pemprov NTB yang memenuhi standar, diharapkan bisa ikut berpartisipasi dan bersaing secara sehat. "Syarat-syaratnya secara rinci masih sedang kita bahas, tapi gak jauh beda dengan yang tahun lalu kok waktu saya mendaftar jadi Kadis Dikpora," katanya.

Pansel akan membuka seleksi untuk Jabatan Tinggi Pratama (JPT) atau eselon II yang lowong saat ini di Biro Hukum setelah H Rusman digeser ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Kemudian Biro Umum karena Fathurrahman berpindah ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Biro Kerjasama dan SDA setelah Mohammad Rum diberi tugas baru di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Biro Pemerintahan karena Lalu Dirjaharta dipindah ke Satpol-PP.

Kemudian di SKPD ada 7 jabatan yang lowong yaitu Badan Koordinasi Penyulus (Bakorluh) setelah Nurdiniaty Nurdin digeser ke Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan karena Hj Budi Septiani dipindah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setelah Aminullah digeser ke Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setelah M Husni Thamrin dipindah ke Staf Ahli Bidang Pembangunan. 

Jabatan lowong juga ada karena pejabatnya diberhentikan (dibebastugaskan – red). Seperti di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang lowong setelah Wismaningsih Drajadiah diberhentikan, dan Dinas Kesehatan setelah drg Eka Junaidi dipecat. Sedangkan di RSUD Provinsi NTB memang sudah lowong sejak Dirut dr Mawardi menghilang dan saat ini diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

Wakil Ketua DPRD  Mori Hanafi mengingatkan agar pansel benar-benar bisa menjaga netralitas. Sudah bukan rahasia lagi para pejabat Pemprov memiliki gerbong atau faksi-faksi.

 Naluri manusia tentunya akan meloloskan peserta seleksi yang dianggap faksinya. Untuk melakukan hal itu tidaklah sulit, namun Mori berharap agar semua itu tidak terjadi. "Saya ingatkan betul Pansel kali ini, jangan main-main. Jaga netralitas, hasil Pansel harus berkualitas dan memang orang yang terbaik," katanya.

 Pejabat yang akan memimpin SKPD tersebut harus benar-benar terbaik dari yang baik. Independensi pansel sangatlah penting, jangan sampai ada peserta titipan yang sudah dipastikan terpilih sebelum bertarung. "Itu yang harus kita kawal bersama, marilah kita berpikir demi NTB," ucap Mori.(zwr)

BACA JUGA :  Puluhan Pejabat Eselon II Nonjob
Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaKetua PKK Serahkan rumah Bedah Komunitas Bimbo
Berita berikutnyaPolisi Masih Dalami Kasus Pedofilia Bule Inggris