Rinus Bantah BAP Mantan Kacab PT AMG Erfandi

SIDANG: Terdakwa Rinus Adam Wakum (kiri) dan Po Suwandi (kanan) duduk di kursi pesakitan saat menjalani sidang lanjutan korupsi tambang pasir besi. (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Mantan Kepala Cabang (Kacab) PT Anugerah Mitra Graha (AMG), Erfandi kembali tidak hadir di persidangan sebagai saksi korupsi tambang pasir besi, lantaran mengidap sakit stroke. Untuk itu, pihak jaksa penuntut membacakan isi berita acara pemeriksaan (BAP)-nya sewaktu di penyidikan.

Pembacaan BAP Erfandi atas permintaan jaksa penuntut yang telah disepakati bersama, antara majelis hakim dan terdakwa Rinus Adam Wakum, Kacab PT AMG, dan Po Suwandi, Direktur PT AMG.

Di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Senin (27/11) kemarin, Rinus Adam Wakum membantah pernyataan mantan Kacab PT AMG, Erfandi, yang menyebut dirinya tidak mengetahui persoalan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) PT AMG sejak didepak dari jabatan Kacab 2014 silam.

“Dia (Erfandi) sebagai penyambung antara kami dan Pak Po Suwandi di Jakarta. Jadi Erfandi ini sebagai brokernya. Meski namanya tidak sebagai Kacab, tapi tetap mengambil keuntungan dari setiap transaksi,” sebut Rinus.

Sisi lain, dalam BAP Erfandi yang dibacakan jaksa penuntut Dian Purnama, Erfandi mengakui PT AMG tidak memiliki RKAB dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan PT AMG juga disebut Erfandi tidak pernah membayar royalti dan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) ke negara.

“Penjualan pasir besi dari tahun 2020 hingga sekarang (2023), PT AMG belum membayarkan royalti dan BNPB, hal itu disebabkan belum adanya persetujuan RKAB,” kata jaksa membacakan isi BAP Erfandi di persidangan.

Kendati demikian, Rinus Adam Wakum selaku Kacab PT AMG tetap melakukan pengapalan hasil tambang pasir besi di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lotim ke sejumlah perusahaan produksi semen. Total pengapalan yang dilakukan PT AMG kurang lebih 23 kali. “Sejak Januari 2023 sampai sekarang (waktu BAP penyidikan), PT AMG telah menjual sebanyak 3 pengapalan,” sebut Erfandi dalam BAP-nya.

Syarat pengapalan pasir besi yang tidak terpenuhi itu diganti dengan adanya surat pernyataan dari Dinas ESDM NTB. Dimaa menurut Erfandi di BAP-nya, hal tersebut akan melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku.

Pernyataan Erfandi dalam BAP itu berbanding terbalik dari keterangan Rinus Adam Wakum, saat menjadi saksi untuk terdakwa Muhammad Husni; mantan Kadis ESDM NTB 2021, Zainal Abidin; mantan Kadis ESDM 2023 dan Syamsul Ma’rif; mantan Kabid mineral dan batubara (Minerba) ESDM, Selasa (14/11) lalu.

Rinus dalam kesaksiannya waktu itu, menyebut dibalik surat pernyataan yang diterbitkan Dinas ESDM, Erfandi memiliki peran besar. Karena ketika bertemu dengan Erfandi, surat pernyataan itu sudah jadi.

Keterlibatan Erfandi dalam kasus ini diperkuat lagi Rinus Adam Wakum, saat membantah keterangan BAP Erfandi, yang dibacakan jaksa penuntut. Erfandi disebut masih ikut campur dalam persoalan PT AMG, meskipun tidak memiliki jabatan secara struktural. Bahkan, Erfandi masih menerima transaksi hasil pengapalan pasir besi hingga akhir 2022. “Bahkan, ada juga menerima pembayaran dari hasil penjualan,” katanya.

Masih adanya peran Erfandi ini juga ketika mengambil uang sebesar Rp 696 juta ke Dinas ESDM NTB, yang sebelumnya dititipkan sebagai uang pembayaran PNBP. Mengambil kembali uang titipan itu berdasarkan adanya surat kuasa dari terdakwa Po Suwandi, lantaran uang titipan beberapa bulan mengendap di Kantor Dinas ESDM. “Atas dasar itu saya diminta untuk menarik dan menyetorkannya ke rekening PT AMG Pusat,” ujar Erfandi dalam BAP-nya.

Mengenai uang titipan itu dibenarkan juga Rinus Adam. Akan tetapi tidak semua uang tersebut, dikembalikan Erfandi ke PT AMG. “Terkait juga pengambilan uang PNBP senilai Rp 696 juta itu, menurut keterangan saksi di kantor bahwa yang dititipkan oleh Erfandi senilai Rp 600 juta,” ujar Rinus.

Diketahui, pengerukan yang dilakukan PT AMG di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya tersebut, tanpa mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa RKAB itu berlangsung dalam periode 2021 sampai 2022.

Dengan tidak ada persetujuan itu, mengakibatkan tidak ada pemasukan kepada negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan hasil audit BPKP NTB, kerugian negara yang muncul sebesar Rp 36 miliar. (sid)

Komentar Anda