Ribuan Warga belum Jadi Peserta BPJS Kesehatan

dr. Muhammad Ali (Fahmy/Radar Lombok)

MATARAM– Dari sekitar 413  ribu warga Kota Mataram, jumlah yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar 88 ribu orang. Mereka meliputi warga berpenghasilan rendah maupun warga kategori mampu.

Hal ini dikatakan Kepala BPJS  Cabang Mataram dr. Muhammad Ali usai bertemu dengan Wali Kota Mataram untuk penandatanganan kerjasama kepesertaan BPJS Kesehatan untuk PNS kemarin.

Dari data yang ada, dari 413 ribu warga, yang sudah menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan sebanyak 79 persen.” Ini sudah bisa dikatakan 80 persen penduduk Mataram sudah menjadi peserta JKN,” kata Ali.

Sisanya diharapkan secara bertahap bisa terselesaikan sampai tahun 2019. Artinya dalam kurun waktu sisa tinggal 2 tahun ini semua warga bisa menjadi peserta JKN atau  Universal Hard Coverage (UHC). Ia menambahkan 88 ribu yang belum masuk ini penyebabnya bermacam-macam. Diantaranya karena memang diantara mereka ada warga miskin yang harus menjadi tanggungan Pemkot namun belum diikutsertakan. Atau bisa jadi mereka berasal dari kalangan mampu tetapi  masih enggan ikut BPJS Kesehatan .” Ini menjadi tugas kami dan terus mengingatkan  perlunya menjadi peserta BPJS,”terangnya.

Pihak BPJS akan melakukan komunikasi dengan instansi terkait untuk mencari data warga yang belum itu. Begitu juga dari segmen yang lain misalnya dari segmen pengusaha atau mandiri diharapkan bisa mendaftar sehingga bisa mengurangi jumlah tersebut.

[postingan number=3 tag=”bpjs”]

Sementara itu Pemerintah Kota Mataram dan BPJS Kesehatan sudah melanjutkan kembali perjanjian kerjasama penyelenggaran jaminan kesehatan daerah integrasi ke dalam program JKN.” Ini melanjutkan program kerjasama Pemkot Mataram  yang sudah dijalin tahun 2016 lalu,” terangnya.

Saat ini di Pemkot Mataram ada sekitar 12.778 peserta penerima bantuan iuran dari APBD yang ditandatangani pada hari Selasa kemarin yang diintegrasikan dalam program JKN. Tidak menutup kemungkinan kedepan akan dilakukan penambahan jumlah kepesertaan.

MoU antara Pemerintah Kota Mataram dan BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang berlaku sampai akhir tahun 2017 tersebut berisi perjanjian bersama kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam perjanjian tersebut termuat bahwa penerima manfaat adalah setiap penduduk Kota Mataram yang didaftarkan kepesertaannya dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Kota Mataram.

Dalam hal ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di luar penerima bantuan iuran APBN yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Disebutkan pula dalam perjanjian antara kedua belah pihak, peserta dapat berubah karena adanya mutasi peserta yang diberitahukan secara tertulis paling lambat pada tanggal 25 setiap bulan dan berlaku efektif pada bulan berikutnya.

Sementara itu Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, perjanjian yang baru saja disepakati dan merupakan jaminan bagi setiap warga masyarakat Kota Mataram, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. “ Berarti masih cukup banyak masyarakat Mataram yang membutuhkan intervensi pemerintah,” ungkapnya.(ami)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid