TANJUNG-Tenaga kontrak Pemkab Lombok Utara, sudah semestinya bekerja dengan baik.
Jika tidak, maka mereka harus siap-siap diskiat. Kinerja mereka akan direkam Tim Evaluasi Setda Lombok Utara, yang sedang mengevaluasi mereka sekarang ini. Evaluasi dalam rangka penataan dan pemetaan kebutuhan masing-masing SKPD untuk pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) baru nantinya. ‘’Apabila dalam evaluasi ini ditemukan tenaga kontrak kinerjanya tidak bagus, maka akan pemberlakukan tenaga kontraknya akan diputus hingga tahun ini saja,’’ tegas Asisten III Setda Lombok Utara, H Zulfadli kepada Radar Lombok di ruang kerjanya, kemarin (8/11).
Zulfadli menjelaskan, Ada 1.456 orang tenaga kontrak yang sedang dievaluasi. Mulai tingkat SKPD hingga kecamatan. Evaluasi ini sudah disepakati, tinggal menyiapkan dan disampaikan ke masing-masing SKPD untuk melihat kebutuhan tenaga kontraknya. ‘’Kalau tenaga kontrak di satu SKPD lebih, maka akan digeser ke SKPD lainnya. Kalaupun tidak bisa digeser ke lain, maka akan diputus kontrak daerahnya,” ulasnya.
Dalam evaluasi ini, katanya, belum difinalkan terhadap penempatan masing-masing tenaga kontraknya tersebut. Pihaknya masih akan membahas dan mengkaji kembali dan masih mempertimbangkan menakisme pengisiannya. “Tahun ini tidak merekrut tenaga kontrak lagi. Saya kira 1.456 orang ini sudah mencukupi,” jelasnya.
Zulfadli menjelaskan, pihaknya akan menyerahkan masalah pemetaan ke SKPD masing-masing. Karena merekalah yang lebih mengetahui kondisi di internalnya. Sementara kekurangan pejabat, menurutnya bukan kekurangan hanya saja terbatas. Sehingga kemungkinan akan bisa diambil di internal pemerintah daerah sendiri.
Kalaupun ada pejabat kota/kabupaten lainnya yang ingin mengikuti pansel itu sah-sah saja. Namun, kemungkinan besar mereka akan banyak pertimbangan untuk berkarir di Lombok Utara. “Kekurangan ini kemungkinan masih bisa dipenuhi. Belum berani mencari ke kabupaten/kota lain. Kami akan tetap melakukan secara terbuka dan transparansi,” katanya.
Jumlah pegawai di Lombok Utara sebanyak 4.385 terdiri PNS 2.929 orang dan tenaga kontrak 1.456 orang. Tenaga kontrak yang paling banyak ditempatkan Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD Tanjung, setda, Dinas PUPESDM, dan beberapa SKPD lainnya.
Zulfadli menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan uji kompetensi pejabat eselon III dan IV. Uji kompetensi yang diikuti 104 pejabat ini, untuk pengisian OPD baru. ‘’Hasilnya kita serahkan ke bupati,’’ tandasnya. (flo)
