GIRI MENANG – Ribuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat belum bisa disalurkan.
Diduga kartu ini salah data menyangkut nama dan alamat penerimanya. “ Ada ribuan KIP belum kami disalurkan di desa kami, karena kartu ini salah data dan salah sasarannya,” ungkap Kaur Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Desa Sekotong Tengah M. Rasid kepada wartawan, Minggu kemarin (31/7).
Di desa setempat ada dua jenis kartu sudah disalurkan yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan KIP. Dikatakan, KIS sendiri sudah tersalurkan namun banyak yang salah nama, alamat warga sehingga warga tak bisa memakainya. “ Nama warga tepat, namun alamatnya salah. Ada yang beralamat di KLU. Persoalan KIP juga sama, dimana data penerima yang tak tepat sasaran. Penerima KIP ini sendiri banyak yang sudah tidak bersekolah. Sebaliknya, banyak warga yang masih bersekolah yang perlu diberikan kartu justru tak memperoleh kartu,” paparnya.
Akibat kesalahan data ini, pihak pemdes belum berani menyalurkan. Pihak dusun juga belum mengambil kartu tersebut sehingga terpaksa ditampung sementara waktu di kantor desa. Pihaknya sendiri sudah berupaya mengklarifikasi ke pihak yang mengantar kartu tersebut, akan tetapi justru mereka tak tahu apa-apa. Malah mereka berdalih, hanya ditugaskan mengantarkan ke desa.
Menurutnya, letak kesalahan pendataan ini kemungkinan mengacu pada data lama. Jika melihat penerima kartu ini bersekolah pada waktu 2010 namun saat ini sudah berhenti. Padahal, pemerintah sendiri sudah melakukan pendataan ulang dan validasi terhadap data ini. “ Tapi tidak dipakai sebagai acuan pemberian bantuan,” keluhnya.
Dengan pendataan salah ini, justru masyarakat yang dirugikan karena tak bisa memanfaatkan bantuan pemerintah. “ Kami berharap agar kartu ini diperbaiki agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” harapnya.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Lombok Barat HM Syukran mengakui ada banyak kesalahan data pada KIP dan KIS. Untuk penyaluran KIP sendiri disalurkan dari pusat yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Terkait acuan penyaluran bantuan ini mengacu data lama tahun 2011. “ Kami akan berkoordasi dengan desa untuk menanyakan siapa yang didistribusikan,” tanggapnya.
Pihaknya sendiri telah banyak mendapatkan laporan dari desa yang mengeluhkan persoalan ini. Pihaknya sendiri sudah memerintahkan petugas TKSK di kecamatan untuk melakukan inventarisir kartu yang salah. Setelah diiventararisir pihaknya mengusulan ke pusat untuk perbaikan. Penyaluran KIS sendiri ada tambahan 14 ribu, pihaknya langsung menyerahkan ke Kecamatan lalu dilanjutkan ke desa dan dusun.(flo)
