GIRI MENANG – Sekitar lima ribu lebih calon TKI NTB, menunggu waktu diberangkatkan menuju negara tujuan Malaysia. Termasuk diantara ribuan itu adalah calon TKI asal Lombok Barat. Visa mereka sudah keluar, namun pemerintah Indonesia sendiri belum membuka pengiriman TKI ke Malaysia.
Pengurus Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) bertemu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Senin (16/8). Ketua Umum APPMI, H. Muazim Akbar, meminta Pemkab Lobar membuka komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja agar membuka pengiriman TKI ke Malaysia.”Kami datang bertemu Bupati untuk menyampaikan harapan agar disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja,” kata Muhazim saat ditemui usai pertemuan.
Sampai saat ini NTB adalah salah satu daerah terbesar penyumbang TKI. Banyak warga Lobar belum bisa bekerja karena terkendala Covid-19, padahal Malaysia sudah siap menerima kedatangan TKI.”Malaysia sudah siap menerima, tetapi kita di Indonesia yang belum membuka pengiriman,” tegasnya.
APPMI akan berkoordinasi dengan semua kepala daerah di NTB, termasuk dengan Pemprov NTB agar ini menjadi atensi.”Semangat kami dan terutama sekali di NTB 90 persen pengiriman tenaga kerja itu adalah pekerja ladang yang kita kirim ke Malaysia,” ungkapnya.
Ia meminta Bupati Lobar bersurat ke Kementerian Tenaga Kerja RI untuk segera membuka lapangan kerja dan peluang bagi TKI. “Dulu sempat Menteri Tenaga Kerja RI mengeluarkan Surat Nomor 151 Tahun 2020 untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja sementara ke Malaysia, supaya tidak lagi ada para tenaga kerja yang ilegal,” tutupnya.
Sementara itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, mengatakan, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan butuh kebersamaan.””Pertama masalah surat. Saya yakin sekali kalau di kami sendiri di Lombok Barat bersurat ke Kementerian Tenaga Kerja RI tidak akan terlalu efektif. Karena itu menurut saya perlu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota lain di NTB ini,” ungkapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, M. Yamil, menambahkan, pihaknya akan bersurat ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. “Nanti kami akan tindaklanjuti dengan bersurat ke provinsi,” tegasnya. (ami)
