MATARAM-Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ibnu Salim menyebut revitalisasi Kantor Gubernur merupakan program kegiatan prioritas di tahun 2024. Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan persetujuan terhadap revitalisasi kantor Gubernur NTB.
Karena itu, untuk mempercepat pengerjaan pengerjaan proyek tersebut, pihaknya meminta kepada semua OPD (Organisasi Perangkat daerah) lingkup Pemprov NTB yang terkait untuk segera mempercepat proses administrasi proyek pembangunan yang menelan anggaran sebesar Rp 40 milliar itu.
“Makanya saya sekarang minta pada teman-teman OPD itu percepat proses administrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 ini sudah mulai bergerak dalam rangka serapan,” kata Ibnu Salim, saat ditemui di Kantor Gubernur NTB.
Selain persiapan administrasi, Ibnu Salim juga meminta agar segera ditunjuk DPTK, BPK pengelola adminstrasi. OPD diminta untuk cepat menyusun perencanaan, TOR, pedoman pelaksanaan timeline agenda dengan memperhatikan kondisi cuaca saat ini. “Ibarat musim tanam, revitalusasi Kantor Gubernur NTB diupayakan tidak terlambat dikerjakan. Seperti di pertanian, kalau musim hujan, tanam itu segera, jangan malah bulan April,” katanya.
Tidak sampai disitu, Ibnu Salim juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat ini segera menyusun race register. Berikut potensi resiko terhadap kegiatan renovasi Kantor Gubernur itu. Seperti diketahui NTB saat ini sudah memasuki musim penghujan. Sehingga perlu dikaji apakah revitalisasi Kantor Gubernur saat musim hujan efektif atau tidak. “Itu yang perlu diperhatikan, supaya betul-betul maksimal hasilnya,” ucapnya.
Permintaan untuk mempercepat proses administasi ini lantaran sebagian besar program kegiatan biasanya akan dieksekusi sekitar Maret dan April 2024.
Ibnu menegaskan program kegiatan yang sudah teragendakan secara prioritas, dipastikan akan mulai pada Januari 2024 ini. Termasuk soal rencana revitalisasi Kantor Gubernur yang menelan anggaran sebanyak Rp 40 milliar.
Ibnu Salim menilai selama ini kendala yang dihadapi OPD dalam melaksanakan setiap program kegiatan karena lambatnya pemerintah menyiapkan tim kerja, serta lambat menunjuk para pengelola kegiatan.
Namun Inspektur Inspektorat NTB itu membantah jika sebelumnya banyak pembiaran atau kelalaian dari Pemprov. Sehingga tidak sedikit proyek yang molor atau tidak sesuai dengan estimasi waktu pengerjaan. “Saya bukan pembiaran, kita memang harus lebih cepat,” ujarnya.
Terpisah, Plh Kepala Dinas PUPR Provinsi, Lies Nurkomalasari mengatakan proyek perbaikan Kantor Gubernur akan dilelang untuk konsultan managemen kontruksi (MK) pada Februari 2024 nanti. Hal ini mengingat program kegiatan tersebut, merupakan proyek yang sangat besar, mencapai Rp 40 milliar.
“DED (Detail Engineering Design) belum, cuma sekarang akan lelang konsultan MK-nya. Jadi disitu sudah ada konsultan perencanaan, pengawasan sudah ada disitu. Setelah dilaksanakan lelang konsultan, baru kemudian lelang fisik,” singkatnya. (rat)
