MATARAM—Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Mataram memastikan tetap akan melakukan penarikan retribusi terhadap PKL di kawasan Udayana. Niat inipun secepatnya akan dilaksanakan oleh dinas terkait, meski mendapat penolakan.
‘’Kami kan hanya menjalankan Perda dan itu harus saya jalankan,’’ ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H Kemal Islam, Sabtu kemarin (7/4).
Sebelum menarik retribusi dari PKL, jelasnya, pemerintah fokus sosialiasi berkaitan dengan Perda yang akan dijalankan. Pemerintah juga menyebut belum mengumpulkan para PKL. Niat ini masih diutarakan dan disampaikan kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) setempat.
Ia mengklaim sempat mewawancara beberapa pedagang. Dari wawancara tersebut, para pedagang ada yang tidak keberatan dengan niat pemerintah ini. Ia mencontohkan, retribusi yang akan diterapkan sebesar Rp 50 ribu per 2×1,5 meter. Lantas ia meminta para pedagang menyisihkan pendapatan hariannya untuk nantinya membayar retribusi.
‘’Saya bilang anggaplah pedagang itu menyisihkan Rp 1.500 per hari. Kira-kira berat tidak. Seperti sate bulayak laku Rp 15 ribu dan disisihkan. Kan bahasanya seperti itu membahasakannya kepada mereka,’’ ungkapnya.
Ia juga mengerti dengan penolakan dari pedagang. Dikarenakan sebelumnya belum pernah dipungut retribusi. Itulah yang membuat pedagang terkejut dan menolak.
Mengenai besaran retribusi yang akan dikenakan, katanya, dalam Perda telah ditetapkan. Untuk lapak ukuran 2×1,5 meter dikenakan retribusi sebesar Rp 50 ribu per bulan. Praktis, untuk retribusi setahun kisarannya ratusan ribu.
Selanjutnya, respon penolakan ini akan ditampung oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi bukan hanya terhadap PKL di Udayana. Melainkan di wilayah lainnya. Seperti PKL di Selagalas dan sebagainya.
Keberatan dari pedagang, jelasnya, lantaran terkait kondisi pembeli di Udayana yang saat ini sepi pengunjung. Terhadap alasan itu, pihaknya mengaku memakluminya.
‘’Makanya begini, sepinya itu juga tergantung mereka. Kami juga tetap memotivasi mereka. Kadang kan juga kondisi tempat berdagangnya itu kurang menarik. Jadi itu juga harus dipikirkan oleh mereka,’’ tandasnya.
Sementara itu, Adil, salah satu pedagang di Udayana menyatakan keberatan. Pemkot menurutnya tidak harus serta merta menarik retribusi dari PKL. Melainkan harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada pedagang.
Dengan kondisi pengunjung di Udayana yang saat ini tidak menentu, sebutnya, retribusi juga dianggap memberatkan pedagang. ‘’Paling banter sehari Rp 100 ribu hasil berjualan. Itu juga kalau kita tidak punya pelanggan atau kenalan tetap. Pengunjung Udayana sekarang tidak sama dengan dulu,’’ keluhnya. (gal)
