OJK NTB Menjadi Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan
MATARAM – Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Senin (9/11) meresmikan Kantor OJK NTB sebagai upaya memperkuat peran OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan dan menggerakkan perekonomian di daerah.
“Semoga kantor OJK ini memberikan manfaat lebih besar lagi untuk masyarakat NTB. Kantor ini harus menjadi pusat sinergi OJK, Pemda, Industri Jasa Keuangan dan masyarakat untuk bersama membangun NTB,” kata Wimboh Santoso saat peresmian Kantor OJK NTB.
Peresmian Kantor OJK NTB yang dilakukan dengan protokol kesehatan Covid 19 dihadiri juga oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Anggota Komisi XI DPR RI Hj Wartiah didampingi Kepala OJK NTB Farid Faletehan.
Wimboh menjelaskan peran Kantor OJK di daerah juga harus menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan, sehingga masyarakat bisa semakin mudah mendapatkan akses keuangan yang murah dan menguntungkan serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurut Wimboh, Bank Wakaf Mikro bisa menjadi contoh upaya meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro yang sangat mudah dan murah serta bisa dikembangkan di berbagai daerah termasuk NTB yang baru memiliki satu BWM. Selain itu, dengan telah resmikannya kantor OJK NTB, maka peran OJK dalam memberantas investasi bodong semakin lebih gencar lagi. Bahkan, keberadaan investasi bodong di NTB sudah tidak ada lagi.
Selain itu, dengan sudah adanya kantor OJK yang beralamat di Ampenan, tepatnya di depan Lapangan Malomba, maka masyarakat di NTB semakin lebih luas akses literasi dan inkluasi keuangannya. Masyarakat NTB juga bisa mendapatkan layanan pengaduan terkait berbagai hal terkait dengan industri jasa keuangan, baik itu perbankan, pembiayaan dan juga asuransi dan penjaminan.
“Kita ingin masyarakat NTB merasakan peran OJK, terlebih lagi dengan telah diresmikannya kantor OJK NTB ini, baik itu dalam perbankan, lembaga pembiayaan dan asuransi. Termasuk juga terkait persoalan investasi,” kata Wimboh.
Gubernur NTB menyampaikan keberadaan kantor OJK baru di NTB diharapkan bisa meningkatkan kontribusi OJK dalam membangun perekonomian NTB termasuk dengan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat NTB.
“Literasi keuangan menjadi tantangan, karena banyak masyarakat NTB masih buta keuangan. Kehadiran OJK yang handal diharapkan bisa meningkatkan kontribusinya bagi NTB,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah mengharapkan keberadaan kantor baru OJK bisa meningkatkan kinerja OJK dalam membangun ekonomi daerah seperti dengan menambah jumlah BWM yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Sehari sebelumnya saat dialog dengan Gubernur NTB di kawasan Mandalika Wimboh menawarkan upaya pemulihan ekonomi NTB melalui pembangunan kluster-kluster ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dan bisa menarik perhatian sektor jasa keuangan seperti perbankan ataupun pasar modal.
“Pertemuan ini untuk melihat ruang-ruang yang OJK bersama industri jasa keuangan bisa bantu ekonomi NTB bangkit, karena dampak pandemi ini harus diatasi dengan kebijakan yang tidak biasa,” kata Wimboh.
Menurutnya, pemulihan ekonomi nasional bisa dipercepat dengan mendorong bergeraknya perekonomian di daerah yang masih memiliki banyak potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan.
Data IJK yang beroperasi di NTB, antara lain 31 Bank Umum, 32 BPR, 33 Perusahaan Asuransi (termasuk BPJS), 32 Perusahaan Pembiayaan, 3 Modal Ventura, 2 Dana Pensiun, 2 Usaha Pergadaian, 2 Perusahaan Penjaminan, 5 Sekuritas 5 dan 3 Bank Wakaf Mikro. Sampai September 2020, pertumbuhan kredit di NTB masih tumbuh positif 21,22 persen, sementara aset tumbuh 21,27 persen dan DPK tumbuh 7,91 persen. Tingginya pertumbuhan kredit di NTB berasal dari kontribusi kredit konsumsi dengan porsi sebesar 43%, kredit ke sektor pertambangan dan penggalian sebesar 23%, dan kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22%. Sedangkan NPL perbankan tumbuh rendah melandai 1,35 persen (yoy) di September. (luk)
