PRAYA-Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (PUESDM) Lombok Tengah memastikan perubahan rencana tapak (site plan) pembangunan kantor bupati jika dipindah ke PTP Puyung.
Kabid Cipta Karya Dinas PUESDM Lombok Tengah, L Firman Wijaya menerangkan, jika pemindahan dilakukan maka site plan-nya akan berubah. Perubahan ini tak hanya mengingat perbedaan tekstur tanah antara lokasi awal dan dengan baru. Tetapi mengingat perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) juga. Di mana sebelumnya, kantor bupati lima lantai itu didesain untuk 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tetapi, munculnya peraturan baru tentang OPD akan mengubah denah awal. Di mana sebelumnya, diatur untuk sekretariat. Sedangkan kedepannya akan berubah Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (APU). Tentunya, perubahan OPD ini berpengaruh terhadap denah kantor tersebut nantinya. ‘’Yang jelas site plan-nya akan berubah. Begitu juga dengan denahnya mengingat perubahan OPD ini,’’ terang Firman, kemarin (30/11).
Teknisnya sendiri, lanjutnya, dipastikan juga akan berubah. Hal ini mengingat perbedaan tekstur tanah antara rencana awal dengan baru. Di lokasi PTP Puyung ini tekstur tanahnya belum diteliti. Sehingga belum berani dipastikan perubahannya.
Lain halnya dengan lokasi awal di kantor bupati saat ini, kedalamannya akan mencapai 1,5 meter dari 0 (nol) eksisting site-nya. Karenanya, anggarannya mencapai Rp 217 miliar sesuai usulan dan kesepakatan awal berdasarkan rencana pembangunan. Jika nanti di lokasi pembangunan baru terdapat perubahan, maka pihaknya belum bisa memastikan jumlah perubahan itu. ‘’Belum berani kita prediksikan karena belum dilakukan survei. Nanti kalau sudah baru kita berani pastikan berapa kira-kira tambahan anggaran yang dibutuhkan,’’ ujarnya.
Yang jelas, sambung Firman, pihaknya akan tetap menekan anggaran yang berpatok pada angka Rp 217 miliar itu. Jika pun bertambah, maka tidak banyak. ‘’Kita akan tetap patok pada angka yang telah ditetapkan,’’ tandasnya.
Rencana pembangunan kantor bupati mendapat dukungan istimewa dari kalangan DPRD Lombok Tengah. Jubir Gabungan Komisi DPRD Lombok Tengah, Muhammad Humaidi mengaku, dewan secara keseluruhan mendukung pembangunan kantor bupati tersebut. Karenanya, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung rencana besar pembangunan itu. ‘’Kita sangat mendukung terlaksanakanya rencana pembangunan kantor bupati ini,’’ katanya.
Dukungan moril juga disampaikan mantan anggota DPRD Provinsi NTB, HL Moh Syamsir. Dia mengaku, pemindahan kantor bupati ke PTP menjadi idamannya sejak dahulu. Bahkan, Syamsir mengaku telah memperjuangkan rencana itu sejak tahun 2004 silam ketika ia menjabat sebagai anggota legislatif. ‘’Saya sudah dorong masalah ini sejak dulu agar gubernur mau menyetujui pemindahan kantor bupati ke PTP Puyung,’’ ujarnya.
Karenanya, politisi PBB ini mengaku gembira ketika mendengar persetujuan gubernur lewat media massa. Terlebih, dengan rencana besar Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT yang ingin memindahkan kantor bupati tersebut ke Puyung. Rencana ini sangat didukung mengingat sejumlah fasilitas dan infrastruktur sudah di ada di sekitar lokasi pembangunan. ‘’Ketika saya baca di media rencana itu, saya sangat senang karena rencana ini sudah kita perjuangkan sejak saya masih anggota dewan,’’ ujarnya.
Dukungan Syamsir juga ini dilandasi Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah. Di mana Desa Puyung dan Nyerot Kecamatan Jonggat, masuk kawasan perkotaan. Nah, jika kemudian dibangun kantor bupati di wilayah Desa Puyung, maka tidak akan menyalahir aturan tersebut mengingat batasnya sampai di Nyerot. “Dulu ada dua opsi yang sempat saya tawarkan di PTP Puyung itu, kalau tidak kantor bupati ya bencingah. Dan Alhamdulillah permintaan pertama sudah diterima,” pungkasnya. (cr-ap/dal)
