Rencana Hanya Ada ASN, Honorer Diminta Jangan Resah

HONORER: Tenaga honorer di Kota Mataram diminta tidak resah dengan rencana pemerintah pusat yang hanya akan mempekerjakan ASN (PNS dan PPPK) mulai tahun 2023.(ALI/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Tenaga honorer di Kota Mataram diminta jangan resah, terkait rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, Tjahto Kumolo yang akan menghapus honorer di tahun 2023 mendatang.

Honorer resah karena tahun depan hanya akan ada aparatur sipil negara (ASN), yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saja. Sehingga Kota Mataram pun mulai menenangkan keresahan honorer. “Sampai saat ini kita belum terima kejelasan tentang rencana itu. Kami minta teman-teman jangan resah dan panik,” ujar Sekda Kota Mataram, Dr H Effendi Eko Saswito.

Kekhawatiran honorer muncul karena merasa kontrak kerjanya tidak diperpanjang mulai tahun depan. Sehingga cukup banyak honorer yang mulai tidak nyaman bekerja. Sekda pun mengimbau honorer untuk tidak memikirkan sesuatu yang belum jelas kepastiannya.
“Silahkan teman-teman bekerja dengan baik saja sudah. Kita belum tahu regulasi seperti apa yang diputuskan pemerintah pusat. Tidak perlu itu dikhawatirkan karena kita belum pernah terima informasi apapun,” katanya.

BACA JUGA :  Kota Mataram Belum Bebas dari Rumah Kumuh

Honorer di Kota Mataram jumlahnya cukup banyak. Saat ini jumlahnya 4 ribu lebih honorer. Tidak hanya karena jumlahnya yang banyak. Tenaga honorer masih sangat dibutuhkan oleh Kota Mataram. “Karena dia diangkat artinya dia itu dibutuhkan. Memang kebutuhan tenaga dimasing-masing OPD itu masih kekurangan,” terangnya.
Saat ini tenaga honorer sudah tidak disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Melainkan berganti nama menjadi Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK). Setelah berganti nama sudah jelas keberadaan honorer ini masih sangat dibutuhkan.

Karena Kota Mataram masih sangat kekurangan jumlah ASN. Tenaga honorer pun bisa dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada warga Kota Mataram. “Sekarang namanya tenaga penunjang kegiatan. Karena dia yang membantu menjalankan semua program kegiatan di SKPD,” jelasnya.

Kejelasan sikap pemerintah pusat kini dinantikan oleh seluruh pemerintah daerah di tanah air. Karena diakui rencana tersebut cukup membuat banyak orang menjadi resah khususnya tenaga honorer. “Kita tunggu makanya nanti keputusan dan penjelasan pemerintah pusat. Sampai sekarang kan belum ada,” jelasnya.

BACA JUGA :  Minat Warga Mataram Jadi TKI Meningkat

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Terutama untuk jenis pekerjaan tertentu. Seperti penjaga malam, sopir dan lainnya. “Yang jelas kita masih membutuhkan honorer. Di SIPD pun masih ada ruang untuk non ASN sampai sekarang bisa ikut terlibat dikegiatan-kegiatan,” katanya.

Tentang rencana pemerintah pusat tersebut, Nelly mengatakan masih menantikan petunjuk untuk kepastiannya. “Jadi sampai sekarang jawaban yang kita berikan masih normatif saja. Toh itu masih dua tahun lagi. Dalam perjalanan sudah biasa aturan itu berubah. Ya kita lihat saja nanti. Pemerintah juga pasti berdasarkan evaluasi untuk mengeluarkan putusan,” ungkapnya. (gal)