GIRI MENANG – Komisi I DPRD Lombok Barat memberi isyarat akan membentuk Pansus aset. Rencana ini mendapat respon positif dari pihak eksekutif yang juga menyatakan siap membongkar adanya dugaan mafia aset yang selama ini mencoba menggerogoti aset daerah.
Lobar punya banyak aset berupa tanah dan bangunan. Tak hanya di wilayah Lobar, aset tersebut juga masih ada di daerah lain seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Mataram. Bahkan muncul dugaan bahwa banyak aset Lobar yang diperjualbelikan dan digelapkan oleh oknum warga melibatkan pejabat daerah.
Kondisi itu mendapat atensi dewan. DPRD akan membentuk Pansus aset untuk memaksimalkan pengamanan dan penertiban aset Lobar. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Lobar, H. Sardian. Dikatakannya, dalam pembahasan LKPJ bupati tahun 2021 beberapa waktu lalu Komisi I konsen pada persoalan aset sesuai leading sektor. Komisi I mengusulkan untuk dibentuk Pansus aset yang bekerja sesuai peraturan yang berlaku. “ Kita mengusulkan membentuk Pansus aset untuk untuk memaksimalkan penanganan penertiban aset,” tegasnya.
Menurutnya, komposisi Pansus itu nantinya akan menjadi kekuatan untuk melakukan penelusuran dan meneliti aset. Pansus dimaksud akan bergerak berdasarkan daftar kepemilikan aset. Kalau itu menjadi hak Pemda maka akan diperjuangkan bersama. Namun sebaliknya kalau aset itu memang hak masyarakat, maka itu dikembalikan ke masyarakat.
Langkah melalui Pansus ini jelas dia termasuk untuk melawan mafia aset yang selama menggerogoti aset daerah. “ Tentunya nanti melibatkan unsur-unsur terkait, termasuk aparat penegak hukum,” ungkapnya.
BPKAD Lobar menyambut baik rencana pembentukan Pansus aset ini. “Biar sinergi kita terlihat. Tidak hanya BPKAD yang berjibaku di aset ini, kita bersama-sama,” ungkap Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi, yang ditemui di ruangannya.
Menurutnya, Pansus aset itu bagus agar pihak dewan mengetahui seperti apa langkah yang dilakukan Pemda melakukan penanganan aset. Bahkan dia bersedia membuka atau buka-bukaan soal permainan aset ini. “ Biarlah dibongkar. Kita buka-bukaan siapa yang masuk angin dan bermain aset. Lebih bagus itu,” ungkapnya.
Disamping itu, kata Fauzan, melalui Pansus aset tentu menjadi sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Karena untuk penanganan aset itu tidak bisa hanya Pemda yang berjibaku sendiri. Lebih-lebih masalah aset ini begitu rumit, sehingga tidak bisa selesai dalam waktu singkat. “Apalagi berkaitan dengan mafia, dan proses hukum ini cukup lama. Kita sama-sama mengkomparasi, karena kami lihat ini tidak menjatuhkan, malah ini membantu Pak Bupati yang selama ini sangat konsen terhadap persoalan aset di Lobar,” tambahnya.
BPKAD bersedia membangun komunikasi dan kesepahaman dalam hal penanganan aset. Lebih-lebih saat ini pimpinan daerah sangat konsen terhadap penanganan aset daerah ini. Disadarinya penanganan aset ini ibarat benang kusut yang sulit diurai sehingga butuh waktu. (ami)
