MATARAM – Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB melakukan rekrutmen guru honorer terancam dibatalkan apabila anggaran tidak disediakan melalui APBD tahun 2018.
Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, H Muhammad Suruji mengungkapkan, dirinya sempat dipanggil oleh badan anggaran (Banggar) DPRD NTB. Pihaknya diinformasikan jika anggaran untuk rekrutmen honorer ini akan dikurangi. “Dari banggar katanya mau kurangi lagi anggaran untuk rekrutmen honorer. Kalau gitu, biarin saja amburadul pendidikan kita. Tidak usah kita tata sampai kemauan kita sama,” ujarnya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (13/11).
Menurut Suruji, anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Dikbud sendiri awalnya mengusulkan Rp 125 miliar untuk semua kebutuhan adanya penambahan tenaga yang harus digaji. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian hanya bisa menganggarkan sebesar Rp 60 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Apabila dikurangi lagi menjadi Rp 40 miliar, maka tidak akan bisa dilakukan rekrutmen. “Kalau setengah-setengah gak usah sekalian. Boleh jadi uang Rp 40 miliar tidak akan bermakna, karena yang dibutuhkan untuk bisa lakukan rekrutmen itu Rp minimal 60 miliar,” katanya.
Terkait hal itu, Suruji sendiri sudah berbicara kepada TAPD untuk tidak diganggu. Mengingat, hal itu menyangkut ribuan nasib tenaga guru honorer yang ada di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Persoalannya, dalam pembahasan KUA-PPAS, wacana pengurangan anggaran tersebut mencuat dari Banggar. “Kalau dari TAPD tegas tidak boleh dikurangi, tapi ini dari Banggar,” tuturnya.
Suruji sendiri menyadari kondisi keuangan daerah yang mengalami kekurangan dana akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun bukan berarti harus mengorbankan ribuan guru honorer. “Ini soal kemauan saja sebenarnya. Kalau teman-teman di dewan memiliki kemauan, bisa juga kan dana aspirasi mereka untuk bayar honorer,” ujar Suruji.
Jumlah honorer yang akan diangkat sebanyak 5200 orang untuk semua mata pelajaran. Mengingat, saat ini semua mata pelajaran kondisinya dalam kekurangan. “Ini menunjukkan tingkat kepedulian kita,” ucap Suruji.
Ketua TAPD Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti juga meminta kepada banggar agar tidak menyentuh dana untuk kebutuhan guru honorer. Saat ini pihaknya tengah berupaya untuk bisa mendapatkan penambahan pendapatan dari kementerian keuangan.
Dijelaskan, kondisi kekurangan anggaran tidak harus mengorbankan pendidikan. Apabila usaha di kemenkeu juga gagal, masih ada alternatif untuk mengatasinya. “Kita akan undur anggaran untuk jalan Rp 100 miliar, itu usaha terakhir yang bisa kita lakukan. Janganlah disentuh untuk honorer,” pinta Rosiady yang juga Sekda NTB.
Salah satu pimpinan banggar DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi yang dikonfirmasi Radar Lombok menegaskan, banggar sama sekali tidak ada rencana untuk mengorbankan sektor pendidikan. Apalagi mengurangi anggaran yang akan digunakan dalam rekrutmen guru honorer.
Dalam pembahasan KUA-PPAS, terangnya, beberapa anggota banggar hanya mempertanyakan lebih detail rencana dan kebutuhan untuk rekrutmen guru honorer. “Kita bukan mau potong, sempat ditanya dasar hukumnya saja. Tapi malah tidak klir dijawab, karena jangan sampai ini jadi masalah hukum. Semua kebutuhan juga belum bisa dirincikan oleh dinas terkait, makanya kita minta dihitung ulang,” kata Mori. (zwr)
