Rekrutmen Guru Honorer di NTB Kembali Diundur, Ini Alasannya

Rekrutmen Guru Honorer

MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali mengundur rencana rekrutmen guru dan tenaga honorer SMA/SMK. Padahal anggaran untuk proses rekrutmen dan gaji tambahan honorer telah disiapkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H Muhammad Suruji mengungkapkan, proses rekrutmen belum bisa dilakukan saat ini meskipun dari sisi anggaran telah siap dilakukan. “Rekrutmen dilakukan setelah ditandatangi SK mutasi promosi kepala sekolah, lalu saya tandatangani SK mutasi redistribusi PNS. Barulah bisa munculkan formasi  rekrut,” terang Suruji, Senin kemarin (18/12).

Sejak lama, pemprov berencana mengakomodir guru honorer SMA/SMK/SLB diseluruh kabupaten/kota. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat, kewenangan SMA/SMK/SLB telah beralih dari kabupaten/kota ke provinsi.

Alasan pertama yang digunakan pemprov sehingga tidak mengakomodir guru honorer, karena anggaran yang terbatas. Selain itu juga dasar hukum harus ada untuk mengambil alih guru honorer. Pasalnya, ribuan honorer tersebut mendapat Surat Keputusan (SK) dari bupati/wali kota yang sumber anggarannya APBD. Ada pula honorer yang diangkat oleh pihak sekolah.

Status honorer tersebut, tidak bisa serta merta diangkat menjadi honorer provinsi. Untuk bisa mendapat gaji dari APBD Provinsi, dibutuhkan payung hukum berupa SK gubernur. Itulah dasar disusunnya regulasi untuk dilakukan proses rekrutmen ulang.

BACA JUGA :  Unram Mulai Bidik Dosen Muda untuk Pertukaran

Setelah semua siap, Dikbud belum juga melakukan proses rekrutmen. Alasannya, anggaran untuk gaji honorer belum ada kepastian. “Memang rencana kita kan sebelumnya bulan September dibuka, tapi kan waktu itu anggaran blum pasti,” katanya.

Anggaran untuk proses rekrutmen sebenarnya telah ada disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB sebesar Rp 300 juta. Anggaran tersebut digunakan BKD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tekhnis terkait di lapangan.

Suruji memastikan, rekrutmen honorer dilaksanakan pada awal tahun 2018. Hal itu disebabkan berbagai kendala yang ada selama ini. “Prosesnya  nanti Januari, mundur karena kepastian anggaran yang molor. Bahkan di BKD dana Rp 300 juta untuk  seleksi, berpotensi tidak terpakai,”  kilahnya.

Alasan menunggu mutasi, agar tidak ada lagi kepincangan dalam penataan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat, setelah mutasi tentunya akan memunculkan formasi baru. Hal itulah yang harus dihindari sehingga tidak perlu terburu-buru dalam melakukan rekrutmen honorer.

Ditegaskan, seleksi honorer merupakan sebuah kebutuhan. Apalagi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum ada kejelasan hingga saat ini. “Kita tidak terlalu peduli CPNS. Kalau disuruh usul formasi ya kita usulkan, tidak diberi juga tidak apa-apa. Yang penting itu sekolah kualitasnya ada peningkatan,” ujarnya.

Rekrutmen honorer merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan PNS. Hal itu penting dilakukan sebagai upaya penataan pendidikan di NTB. “Saya mengatakan begini bukan berarti tiak berjuang untuk CPNS, tapi agar kita tiak kecewa saja. Pengalaman, kita pernah usulkan 1300 tapi dapat cuma 56 kuota,” tandasnya.

BACA JUGA :  Lahan SD Digusur, Dikbud Minta Ganti Rugi

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTB, H M Hadi Sulthon menyesalkan sikap dikbud yang terkesan mengulur-ulur waktu seleksi honorer. Apalagi sejak lama, pihaknya bersama dikbud dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah ada komitmen. “Komitmen kita dengan TAPD dan dikbud itu rekrutmen dilakukan November. Makanya sejak awal saya minta segera saja dilaksanakan, jangan malah beralasan takut tidak dianggarkan. Karena kan kita sudah ada komitmen, saya kira malah prosesnya sudah berlangsung. Kok malah diundur lagi,” herannya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta agar rekrutmen segera dilakukan bulan Desember ini. Apalagi telah ada biaya untuk melaksanakannya sekitar Rp 300 juta. Kemudian diperkuat lagi anggaran untuk gaji dipastikan tersedia pada tahun 2018. Itu artinya, tidak ada alasan lagi untuk melakukan penundaan.

Hal yang harus dipahami, kata Sulthon, rekrutmen honorer menyangkut hajat hidup orang banyak. Status guru honorer di kabupaten/kota yang dibiarkan lama tidak jelas, tentunya berpengaruh pada semangat dan kualitas mereka saat ini dalam mengajar. “Ribuan guru honorer itu kan aktif mengajar selama ini. Jangan malah dikbud mengulur-ulur terus. Anggaran juga sudah jelas. Ini ada apa sebenarnya? Salah siapa?” kesal Sulthon.

Tahun 2018 mendatang merupakan momentum politik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentunya akan sangat terasa kentalnya diberbagai lini kehidupan. “Makanya kita minta dilaksanakan saja tahun ini. Anggaran di BKD yang sudah ada jangan malah dibiarkan jadi Silpa. Itu namanya menghambur-hamburkan uang, gak kerja,” sebutnya.

Sulthon yakin, jika ada keinginan serius maka rekrutmen honorer bisa dilaksanakan Desember ini. Apalagi pada hakikatnya, rekrutmen tidak dimulai dari nol. Mengingat, yang akan mendaftar sudah jelas. “Desember ini lah lakukan. Ini kan bukan rekrutmen dari nol juga, jadi bisa lah akhir tahun, masih ada waktu. Jangan biarkan semuanya mubazir, karena mubazir itu temannya Syetan,” sentil Sulthon. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut