MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB akhirnya akan melaksanakan rekrutmen guru honorer. Setelah sekian lama tertunda, pengumuman rekrutmen akan mulai dibuka tanggal 24 Maret 2018.
Hal ini disampaikan Dikbud Provinsi NTB, H Muhammad Suruji, keputusan pelaksanaan rekrutmen guru honorer karena pemerintah pusat akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pasca pemilihan kepala daerah (pilkada). “Kalau menunggu selesai pilkada, itu kelamaan. Makanya 24 Maret jadinya kita buka, tanggal 25 Maret sudah bisa langsung daftar honorer yang ingin ikut,” terangnya usai mengadakan jumpa pers pencapaian kinerja di kantor gubernur, Selasa kemarin (20/3).
Menurut Suruji, pihaknya telah siap melaksanakan rekrutmen sejak bulan Januari lalu. Namun, karena ada informasi akan dibuka lowongan CPNS, Dikbud menunggu hingga bulan Maret. Jangan sampai nanti ada kuota khusus untuk honorer dalam rekrutmen CPNS. Tapi, karena harus menunggu hingga pilkada selesai, Dikbud mengambil keputusan untuk dilaksanakan rekrutmen honorer secepatnya.
Hal yang harus diketahui publik, rekrutmen honorer kali ini hanya untuk guru honorer yang mengajar di SMA/SMK negeri saja. Sementara untuk sekolah swasta, hingga saat ini nasibnya belum ditentukan. “Jumlah guru honorer di sekolah negeri itu sekitar 6.700 orang, dan kita akan rekrut hanya 2.500 guru honorer saja,” ungkap Suruji.
Untuk tenaga administrasi honorer, tidak dilakukan rekrutmen. Mengingat hal itu tergantung dari skill yang dimiliki tenaga honorer. “Jadi yang 2.500 orang ini murni untuk guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah negeri. Kalau honorer di swasta itu banyak sekali, mencapai 20 ribu orang, itu kan perlu kita bicarakan dengan pihak yayasan juga. Nanti dah itu, satu-satu kita tata dulu,” ucapnya.
Mekanisme tes rekrutmen, akan menggunakan sistem online. Nantinya peserta akan melaksanakan tes di sekolah masing-masing kabupaten/kota yang ditunjuk Dikbud NTB. Tentu saja, sekolah yang memenuhi standar kelayakan untuk pelaksaan tes. Jadwal tes sendiri masih disusun Dikbud. Namun dipastikan, setelah pembukaan pendaftaran nanti, tes akan dilaksanakan sekitar bulan April. “Nanti ada tes kompetensi dasar dan bidang, itu bulan April kita laksanakan. Mungkin setelah UNBK atau sebelumnya, yang jelas bulan Mei itu semua proses sudah selesai,” terangnya.
Panitia rekrutmen yang dibentuk dipastikan independen. Apalagi sistem tes rekrutmen menggunakan online. “Kita akan rekrut itu kan 2.500 orang, nanti sebelum Juli sudah ada SK pengangkatan dan sekaligus SK mengajar. Jadi ini tujuannya murni untuk penataan dunia pendidikan kita,” kata Suruji.
Bagi guru honorer yang ingin mengikuti seleksi, Suruji menegaskan bahwa kali ini tidak ada batasan umur. Syarat utama hanyalah dilampirkan SK pengangkatan dan SK mengajar sebelumnya, sebagai dokumen pendaftaran. Terkait dengan kekhawatiran berbagai pihak bahwa rekrutmen tersebut rentan dipolitisasi, Suruji tidak mempersoalkannya. Apalagi, proses seleksi dilakukan sebelum pilkada. Sementara SK pengangkatan dan SK mengajar akan dikeluarkan setelah pilkada. “Saya selalu katakan, kami tidak ada urusan dengan politik. Kalau ada yang mau politisasi, ya silakan saja. Yang jelas, kami tidak ada urusan dengan itu,” tandasnya.
Anggota komisi V DPRD Provinsi NTB, Hj Suryahartin menyambut baik rencana rekrutmen guru honorer tersebut. Mengingat, sudah cukup lama guru honorer tidak diberikan kepastian statusnya paska implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seharusnya sejak lama Dikbud melaksanakan rekrutmen. Komisi V sendiri sudah berkali-kali mengingatkan soal nasib guru honorer. “Alhamdulillah kalau akan ada rekrutmen. Harapan kita, tentu agar seleksi dilakukan benar-benar menjunjung tinggi kode etik. Jangan sampai yang sebenarnya lulus malah tidak diluluskan. Intinya netral dan objektif, jangan ada orang titipan,” imbuh politisi Partai Nasdem ini. (zwr)
