MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mengusulkan rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 4.603 kuota.
Saat ini, pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat saja. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menerima usulan rekrutmen CPNS. “Jadi sekarang tinggal kita tunggu keputusan KemenPAN-RB saja,” ucapnya kepada Radar Lombok, Minggu kemarin (4/6).
Rencana rekrutmen CPNS telah diinformasikan KemenPAN-RB sejak beberapa waktu lalu. Semua pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat I maupun tingkat II diminta mengajukan kebutuhan PNS untuk menunjang kinerja agar lebih optimal.
Dikatakan Fathurrahman, untuk lingkup Pemprov NTB, terdapat 5 nomenklatur jabatan yang akan dilakukan rekrutmen CPNS. “Kita telah usulkan 4.603 kuota CPNS untuk 5 nomenklatur. Kalau kabupaten/kota, saya kurang tahu secara detail karena mereka mengirim langsung ke KemenPAN-RB,” terangnya.
Dipaparkan, sebanyak 4.603 kuota yang diusulkan tersebut terdiri dari tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) 84 orang.
Usulan yang telah dikirim ke pusat, disesuaikan berdasarkan kebutuhan analisis beban kerja (ABK) di Pemprov NTB. Terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 757 kuota, mengingat jumlah PNS saat ini hanya 876 orang. Sementara kebutuhan sesuai dengan ABK sebanyak 1.633 orang.
Jenis tenaga kesehatan yang diusulkan untuk penambahan PNS seperti dokter spesialis, dokter gigi, perawat ahli, apoteker, psikolog, bidan terampil, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, fisioterapis dan lain-lain. “Kita usulkan semua kebutuhan dan semua jenis pekerjaan yang dibuka, karena kan kita belum tahu berapa kuota untuk NTB,” kata Fathurrahman.
Menurut Fathurrahman, Pemprov NTB saat ini memang banyak kekurangan PNS. Untuk tenaga teknis misalnya, kebutuhan sesuai ABK sebanyak 1.212 orang dan yang ada saat ini hanya 179 orang. “Guru SMA status PNS juga kurang, yang ada saat ini 810 orang dari kebutuhan 2.325 orang,” ungkapnya.
BKD juga mengusulkan untuk jabatan guru SMK. Kebutuhan sesuai ABK sebanyak 1.779 orang, sementara yang ada saat ini hanya 57 orang. Begitu juga dengan guru SLB, masih membutuhkan PNS sebanyak 84 orang. “Setelah kewenangan SMA/SMK/SLB jadi wewenang provinsi, soal PNS-nya juga kan jadi urusan kita,” ucap Fathurrahman.
Ditegaskan Fathurrahman, pemda saat ini tinggal menunggu jumlah kuota atau jumlah formasi CPNS yang diberikan dari pemerintah pusat. “Kita menunggu dan berharap usulan kita dapat diterima seluruhnya,” kata mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini.
Hingga saat ini, Fathurrahman mengaku belum mendapatkan informasi pasti tentang waktu pelaksanaan rekrutmen. Pasalnya, KemenPAN-RB selaku pihak berwenang belum juga memberikan keputusan atas usulan tersebut.
Prosedur rekrutmen CPNS, lanjutnya, memang diusulkan oleh pemda. Setelah itu, MenPAN-RB akan menetapkan formasi jabatan dan mengeluarkan izin prinsip untuk rekrutmen CPNS. Kemudian barulah ditetapkan teknis rekrutmen seperti penyelenggara dan mekanisme rekrutmen.
Rekrutmen CPNS tahun ini benar-benar mengutamakan kualitas. Mulai dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus minimal 3,8. “Makanya nomenklatur yang dibuka juga kan bisa dibilang yang memiliki kemampuan khusus saja, posisi yang sifatnya lebih spesifik dan dibutuhkan olehd aerah,” ujarnya.
Fathurrahman berharap semua usulan kuota CPNS bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Mengingat, banyak PNS yang telah memasuki usia pensiun sehingga beban kerja cukup berat. “Makanya itu harapan kita, untuk lingkup Pemprov bisa ribuan jumlah kuotanya,” tandas Fathurrahman. (zwr)
