Rekanan Proyek Menjerit, Pemda Minta Bersabar

ILUSTRASI PROYEK PEMBANGUNAN JALAN (DOK/RADAR LOMBOK)

PRAYAPemda Lombok Tengah meminta kepada para rekanan terutama yang mengerjakan beberapa proyek paket sipil yang dikerjakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Pemkab Lombok Tengah tahun 2022 untuk bersabar. Karena kondisi keuangan daerah yang tertekan membuat pembayaran paket proyek ini tidak bisa dilaksanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Lalu Rahardian mengakui, ada puluhan proyek terutama aspirasi dewan yang belum bisa dibayarkan. Meski dari PUPR sebenarnya sudah mengajukan pembayaran ke BPKAD namun sampai belum ada respons. “Memang kondisi keuangan daerah yang membuat berbagai program ini belum bisa dibayar. Padahal dari kami di PUPR semua proses sudah selesai dan sudah kami serahkan ke BPKAD. Jadi silakan bisa dikonformasi ke BPKAD,” ungkap Lalu Rahardian kepada Radar Lombok, Selasa (13/12).

Baca Juga :  Polisi Usut Dugaan Korupsi di Desa Dopang

Rahardian tidak menyebutkan secara pasti jumlah proyek yang belum bisa dibayarkan ini, namun dipastikan jumlahnya cukup banyak, mencapai puluhan meski nilainya masing-masing proyek kisaran puluhan hingga ratusan juta. Rata-rata proyek yang belum dibayar ini dari aspirasi dewan mengingat proyek itulah yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Kalau proyek yang sumbernya dari PEN atau pusat pasti terbayar tapi ini yang dari DAU. Yang jelas kita sudah usulkan terkait pembayaran ini, tapi silakan bisa langsung konfirmasi ke BPKAD yang memiliki ranah. Karena di kami pengerjan fisik dan pengajuan pembayaran sudah selesai tinggal bolanya ada di BPKAD,” terangnya.

Baca Juga :  Pasar Hewan Dibuka Paksa, Petugas Diduga Dapat Intimidasi

Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menambahkan, kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat berbagai proyek belum bisa dibayarkan. Permasalahan anggaran ini tidak hanya terjadi di Lombok Tengah, tapi terjadi di beberapa daerah lainnya. “Ini kondisi yang harus kita pahami bersama bahwa APBD kita dan di beberapa wilayah lainnya tertekan oleh pendapatan. Baik itu pendapatan dari pusat, dana bagi hasil dan lainnya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka solusinya harus bersabar dan tidak ada solusi lainnya,” terangnya. (met)

Komentar Anda