MATARAM – Seleksi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pempropv) NTB masih berlangsung.
Sebanyak 62 pejabat dari seluruh NTB memperebutkan 11 jabatan yang dilelang karena sedang lowong. Menurut Sekretaris Komisi I DPRD NTB H Rumaksi, Panitia Seleksi (Pansel) harus menjadikan rekam jejak atau track record sebagai penilaian utama. “Tidak penting itu pendidikan tinggi, tidak penting itu gelar doktor. Yang paling utama adalah kapabilitasnya, kemampuannya atau rekam jejaknya selama ini,” ujar Rumaksi di gedung DPRD NTB, Rabu kemarin 93/8).
Rekam jejak harus dijadikan acuan karena lelang jabatan diadakan untuk mencari pejabat terbaik dari yang baik. Jangan sampai niat baik tidak menghasilkan hal yang baik karena salah dalam proses penilaian. “Semua yang daftar bagus, baik. Tapi ingat, harus orang terbaik yang dipilih,” katanya.
Pansel bisa melihat dari jabatan-jabatan yang pernah diduduki oleh para peserta. Institusi di bawah wewenangnya apakah ada kemajuan atau tidak. Disinilah kemampuan dan akses ke psuat itu juga sangat penting dalam membangun daerah.
Masyarakat NTB saat ini membutuhkan pejabat yang mampu membawa perubahan. Jabatan juga harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pejabat agar bisa maksimal. Sudah tidak saatnya lagi instansi pemerintah dipimpin oleh orang-orang bermental sempit, loyalis untuk mencari muka namun tidak becus bekerja.
Sementara itu, Sekretaris Pansel, H Abdul Hakim mengungkapkan, rekam jejak bobot nilainya 20 persen. Namun tetap menentukan, misalnya saja diantara peserta ada yang pernah menerima sanksi disiplin PNS atau tidak. “Misalnya ada peserta yang pernah di-nonjob-kan, itu kita nilai juga. Kenapa dia di-nonjob-kan, pokoknya semua masuk penilaian,” kata Hakim.
Diketahui, salah seorang pejabat yang di-nonjob-kan Ashari SH MH mantan Sekretaris DPRD NTB ikut dalam seleksi jabatan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil. Ashari di-nonjob-kan pada mutasi beberapa waktu lalu dan saat ini tidak memiliki jabatan apapun.
Selanjutnya ada juga H Azhar mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Azhar dibebastugaskan dari jabatannya dan ditaruh pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). “Itu masuk ke rekam jejak juga yang bobot penilaiannya 20 persen,” tambah Hakim.
Selain rekam jejak, empat komponen yang dinilai dalam seleksi jabatan yaitu administrasi sebesar 15 persen. Selanjutnya tes manajerial/psikologi 30 persen, isi makalah 20 persen dan wawancara 15 persen. “Bobot penilaian kita itu ada lima, nanti diakhir kita totalkan semuanya,” terang Hakim.
Disampaikan, dari 62 orang yang telah dinyatakan lulus administrasi, sampai saat ini semuanya mengikuti seleksi dengan serius. Pejabat Pemprov maupun pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota selalu mengikuti semua tahapan seleksi.
Menurut Hakim, tidak ada kelebihan apapun pejabat Pemprov dibandingkan dengan pejabat Pemkab/Kota. Semua dipandang sama dan statusnya hanya sebagai peserta seleksi saja. “Jadi bisa saja nanti kalau memang pejabat Kabupaten yang lebih baik, tentu nilainya juga lebih baik dibandingkan pejabat Pemprov. Kita obyektif dan tidak membeda-bedakan peserta,” katanya.
Para pejabat yang mengikuti seleksi pada jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Syamsudin, Nyoman Sembah, H Aminurrahman, Muhamad Jaelani, Erwin Kusbianto dan Ibnu Fikhi. Kemudian pada jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), yang lulus yaitu Hasbullah, H Suniri, Mustajab Hakim, M Alimin, Amiril Mukmin Purnama Dewata, Lalu Hamdi dan Sasi Rustandi.
Selanjutnya jabatan Kepala Dinas Kesehatan yaitu Marjito, Rachman Sahnan Putra dan Nurhandini Eka Dewi. Kemudian Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu H Lalu Saswadi, H Azhar, Muhamad, Ashari, Abdul Hamid, Ahsanul Halik Kepala Disnakertrans Kota Mataram, M Ilham, M Fajar Taufik, Lalu Sumantri dan H Masnun Hasbullah.
Kemudian untuk Sekretaris Bakorluh ada nama Ni Nyoman Retti Wimartini, Andi Pramaria mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB, Lalu Suaidi, Mokhlis dan H Muslimin. Berikutnya jabatan Kepala BP3AKB yaitu Ahamd Masyhuri yang saat ini menjadi Sekretaris BKD-Diklat NTB, Latif Yanti Wasitatun Sekretaris Dinas Kehutanan, Ely Suriany, Bq Eva Nurcahya Ningsih, Retno Untari, Bambang Sugeng Ariadi dan Baiq Rusniyati.
Sementara untuk jabatan Kepala Biro Pemerintahan adalah Irnadi Kusuma, Moh Muldani dan Chairy Chalidyanto. Menariknya, Plt Karo Pemerintahan Muhammad Ansar Basri malah tidak lulus administrasi. Kemudian jabatan Kepala Biro Hukum, ada nama Ruslan Abdul Gani, Lalu Wijaman, Junahri dan Mutawalli.
Berikutnya di Kepala Biro Umum adalah Fathul Gani yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris BPMPD NTB, Subhan Hasan, Seridana, Lalu Hilyun, Sigit Catur Prasetya dan H Isnanto Karyawan. Selanjutnya untuk Kepala Biro Kerjasama yang lulus administarsi yaitu Zainal Abidin, Ahlul Wakti, Lalu Basuki Rahman, Wirajaya Kusuma, Moh Abduh, Lalu Hasbulwadi, Sarudi dan Madani Mukarom. Jabatan yang terakhir Dirut RSUD Provinsi NTB, yang lulus administrasi adalah Hasbi Santoso, Laily Indrayanti Yusuf dan Lalu Hamzi Fikri yang merupakan Plh Dirut saat ini. (zwr)
