MATARAM – Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menggelar Expo Properti 2025 di Atrium Lombok Epicentrum Mall pada bulan Juni, setelah perayaan Iduladha. Pameran ini akan melibatkan seluruh anggota REI di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima, dengan target menyiapkan sekitar 1.000 hingga 2.000 unit rumah subsidi yang siap huni.
Ketua REI NTB, Hery Atmaja, mengungkapkan bahwa seluruh anggota REI terlibat aktif dalam pembangunan rumah subsidi. Namun, upaya percepatan penyediaan hunian ini menghadapi tantangan signifikan menyusul diberlakukannya aturan terbaru.
“Aturan yang terbaru mengharuskan 100 persen rumah sudah jadi dan siap ditempati sebelum akad. Ini yang sering membuat pembangunan terlambat, berbeda dengan dulu saat masih ada akad Aladdin (akad langsung tanpa menunggu rumah jadi),” jelas Hery.
Hery berharap, pihak perbankan dapat mendukung implementasi aturan baru ini, yang menuntut seluruh unit sudah 100 persen terbangun. Selain itu, munculnya “Trilogi Tapera” dengan aplikasi Baur menambah kerumitan proses. Aplikasi ini mewajibkan pengembang mengunggah data, menyertakan barcode, dan pembeli harus berfoto di depan rumah yang dibeli.
“Ini membutuhkan waktu panjang. Yang agak berat bagi konsumen, mereka harus berfoto di depan rumah. Kadang kesibukan mereka menjadi kendala,” imbuh Hery.
Meski demikian, semangat para pengembang tetap tinggi. Sebanyak 105 pengembang anggota REI yang aktif per Mei ini telah menyiapkan lebih dari 2.000 unit rumah, termasuk stok lama, yang tersebar di seluruh NTB. REI NTB menargetkan bisa melakukan akad untuk 1.000 unit rumah dari ketersediaan yang ada.
“Tahun lalu, Lombok Barat bahkan masuk 10 besar nasional dalam serapan dan pembangunan rumah subsidi, dengan 1.600 unit rumah yang sudah diakad,” kata Hery, menunjukkan potensi besar pasar perumahan subsidi di NTB.
Harga rumah subsidi tetap stabil di angka Rp 185 juta, dengan perkiraan setoran bulanan sekitar Rp 1,1 juta untuk tenor 20 tahun. NTB sendiri memiliki kuota sekitar 6.000 unit rumah subsidi.
Meskipun kuota cukup besar, Hery mengakui bahwa angka backlog atau kekurangan rumah di NTB masih sangat tinggi, mencapai sekitar 200 ribu unit.
“Baru sekitar 20 persen dari kebutuhan itu yang bisa dicover oleh pengembang,” ujarnya.
Salah satu kendala utama yang dihadapi pengembang saat ini adalah belum disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) oleh pemerintah daerah. REI berharap RTRW segera disahkan, sebab hal itu akan mempermudah pengembang dalam mengajukan perizinan pembangunan.
“Kami menyambut baik jika RTRW itu segera disahkan. Informasinya, Juli ini sudah disahkan,” kata Hery.
Selain itu, masalah alih fungsi lahan pertanian, khususnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), juga menjadi tantangan.
“Di daerah kita di Lombok ini, dominasi kawasan sawah. Itu menjadi kesulitan pengembangan,” keluhnya.
Di sisi lain, REI NTB menyambut baik komitmen pemerintah pusat.
“Pak Prabowo tetap menginginkan agar program rumah 3 juta unit itu tetap dilanjutkan,” pungkas Hery. (luk)
