TANJUNG – Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Kecamatan Tanjung pada tahun anggaran 2017 ini, melakukan perbaikan gedung kantor utama yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 100 juta.
Perbaikan kantor ini supaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga setiap warga yang datang bisa merasa lebih nyaman dan aman. “Pada tahun ini, memang kita merehab kantor desa yang disiapkan anggaran Rp 100 juta melalui sumber ADD,” terang Kades Tanjung Budiawan kepada Radar Lombok, kemarin.
Karena anggarannya hanya Rp 100 juta, maka yang mengerjakan rehab ini dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menjadi satu paket. Kalau anggarannya Rp 200 juta keatas baru harus dilakukan tender. “Sudah diatur,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun ini Pemdes Tanjung memperoleh anggaran desa bersumber ADD sebesar Rp 1,4 miliar lebih, DD sebesar Rp 1 miliar lebih, Bagi Hasil Retribusi Pajak dan Retribusi (BHPR) sebesar Rp 139 juta lebih, Pendapatan Asli Daerah (PADes) sebesar Rp 40 juta lebih, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2016 sebesar Rp 17 juta lebih. “Jadi, total anggaran desa sebesar Rp 2,6 miliar lebih,” ungkapnya.
Dari anggaran desa ini dialokasikan ke empat bidang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 997 juta lebih atau 37,15 persen, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 1,2 miliar lebih atau 45,57 persen, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 74 juta lebih atau 2,77 persen, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 384 juta lebih atau 14,31 persen. “ Untuk ADD ada empat fungsi ada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan DD berfungsi untuk pembangunan dan pemberdayaan,” jelasnya Sekretaris AKAD ini.
Pada tahun ini, Pemdes Tanjung masih lebih banyak ke infrastruktur sebesar Rp 75 persen sedangkan pemberdayaan 25 persen. Namun, infrastruktur pada tahun depan semakin kecil karea sudah habis. Maka tahun depan akan lebih banyak dialokasikan ke pemberdayaan dan pembinaan. “Dan itu semuanya swakelola. Kalau anggaran Rp 200 juta harus melalui ditender, kalau dibawah Rp 200 juta dikerjakan PTK,” pungkasnya. (flo)
