MATARAM–Kebijakan pemerintah pusat melalui paket ekonomi 13 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi terkait percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah subsidi sudah mulai terlihat di daerah. Meski masih belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Dimana realisasi capaian pembangunan fisik rumah bersubsidi hingga awal Juli ini sudah mencapai 1.400 unit rumah yang sudah terbangun.
Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Lalu Anas Amrullah mengatakan, dari sisi proses perizinan di pemerintah daerah sudah mulai membaik, sehingga capaian pembangunan fisik cukup bagus realisasinya.
Hanya saja, yang menjadi kendala dalam rumah subsidi ini adalah, realisasi pengajuan di perbankan yang masih kurang cepat. “Untuk capaian fisik kita optimis, tapi masih jadi kendala itu realisasi di perbankan yang kurang cepat prosesnya,” kata Anas Amrullah, Selasa kemarin (11/7).
Untuk pembiayaan rumah bersubsidi di Provinsi NTB terdapat sejumlah perbankan yang terlibat, seperti Bank BTN, Bank BRI, BRI Syariah dan Bank NTB. Hanya saja, dari beberapa lembaga perbankan itu, yang aktip dan sudah ada realisasinya hanya dua bank yakn Bank BTN dan Bank NTB khususnya di Pulau Sumbawa. “Banyak saja bank yang ikut, tapi yang realisasi pembiayaan rumah subsidi hanya dua bank itu saja, BTN dan Bank NTB,” terang Anas.
Menurut Anas, terbatasnya jumlah lembaga perbankan yang terlibat aktip dalam program rumah subsidi ini menjadi permasalahan dan kendala. Karena proses realisasi yang cukup lama dari lembaga perbankan, sehingga berdampak juga terhadap konsumen yang mengajukan kredit rumah subsidi.
Pada tahun 2017 ini, kuota untuk pembangunan rumah bersubsidi di NTB sebanyak 3.000 unit dengan melibatkan sebanyak 22 perusahaan pengembangan diantaranya ada 15 perusahaa anggota REI. Pembangunan rumah bersubsidi tersebut diantaranya dibangun di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan beberapa kabupaten di Pulau Sumbawa.
Kendala lainnya, masih lambannya realiasi rumah bersubsidi, karena aturan yang berhak mengajukan di perbankan hanya pegawai tetap baik itu PNS, pegawai BUMN saja. Sementara banyak wiraswasta atau karyawan swasta yang lebih berhak mendapatkan kepemilikan rumah bersubsidi justru tidak bisa diloloskan oleh lembaga perbankan. “Kalau karyawan swasta dan wiraswasta bisa mengakses rumah bersubsidi ini, maka realisasinya sudah tinggi sekarang ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bank BTN Cabang Mataram, Elvis Sahri menyebut, bahwa realisasi rumah bersubsidi di Bank BTN di NTB sudah mencapai 1.400 unit. Jumlah itu akan terus bertambah, jika nantinya proses kelengkapkan berkas dari pihak pengembang bisa cepat di lengkapi. “Untuk proses kami lakukan lebih cepat, selama berkasnya lengkap,” kata Elvis. (luk)
