Realisasi PAD Sudah Lampaui Target

PARIWISATA: Kunjungan wisatawan ke Gili Matra (Meno, Air, dan Trawangan) menjasi salah satu sumber PAD terbesar di Lombok Utara (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG-Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara mencatat angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 ini, telah melebihi dari target.

Dari angka target Rp 115 miliar lebih, saat ini telah tercapai Rp 124 miliar. Peningkatan sumber PAD berasal dari sektor pariwisata, sehingga kedepan pihak DPPKAD akan memaksimalkan pada sektor Pajak Bangunan dan Bumi (PBB). “Kita sudah melampui dari target yang telah ditentukan. Kenaikannya mencapai Rp 9,32 miliar, hingga akhir tahun kami memprediksi bisa tercapai Rp 10 miliar,” kata Kabid Pendapatan DPPKAD Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, Jumat (16/12).

Ia menjelasnkan, sumbangan terbesar kenaikan PAD ini berasal dari sektor pariwisata khususnya pajak hotel dan restoran. Apalagi dengan digalakkannya wisata halal, otomatis juga mendongkrak kesadaran pengusaha hotel dan restoran membayar pajak. “Geliat pariwisata di Lombok Utara semakin mendongkrak sektor usaha pariwisata,” katanya.

Terkait target PAD 2017 sebesar Rp 135 miliar, menurutnya target itu akan bisa tercapai. Hal ini jika melihat potensi pajak lain yang bisa mendongkrak capaian PAD pada 2017. “Kita juga akan dongkrak dari PBB, kita sudah lakukan pemuktahiran data khususnya di wilayah tiga gili,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya sudah melakukan pemuktahiran data PBB, sehingga tahun depan diharapkan target PAD bisa terdongkrak. Untuk 2016 sendiri, PBB menyumbangkan PAD sebesar Rp 5 miliar. Kemudian pada 2017 dari sektor PBB ditargetkan naik menjadi Rp 8 miliar. “Trend PBB ini semakin meningkat dari tahun ke tahun,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah mendapatkan masukan dari wakil bupati untuk memaksimalkan pengawasan di obyek-obyek tertentu. Salah satunya dengan pemasangan CCTV di pintu-pintu masuk sumber retribusi. Kedepan, pihaknya juga akan menggunakan chip untuk memantau pajak dari restoran maupun hotel.

Dalam hal analisis potensi PAD, pemkab sementara ini menggunakan pihak ketiga yakni dari Universitas Mataram untuk sektor PBB. Sementara untuk pajak restoran dan hotel akan dilihat efisiensi terlebih dulu. Diakui memang potensi-potensi PAD masih banyak yang belum digarap. Kedepan pihaknya akan berupaya akan memaksimalkannya. “Apalagi nanti bagian pendapatan akan berdiri sendiri,” pungkasnya. (flo)