Realisasi PAD 10 SKPD masih Rendah

RAPIM: Seluruh pejabat SKPD mengikuti rapat pimpinan (Rapim di aula kantor bupati Lombok Barat kemarin (HERY/RADAR LOMBOK )

GIRI MENANG – Pemkab Lombok Barat pada tahun ini menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 218 miliar lebih. Namun sampai akhir Agustus yang terealisasi baru Rp 106 miliar atau 48,98 persen. Kekurangan yang harus dikejar semua SKPD sebesar Rp 112 miliar lebih. Tercatat 10 SKPD yang belum mampu merealisasikan target. Sementara hanya 3 SKPD yang mampu melampaui capaian target.  

Asisten III Setda Lombok Barat H. Fathurahim memaparkan hal ini saat berlangsung rapat pimpinan (Rapim) di aula kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Senin (5/9).

Dari realisasi itu, kekurangannya Rp 38 miliar lebih atau 17,69 persen. Kalau pun dibandingkan dengan tahun 2015 dengan target PAD Rp 182 miliar lebih, kemudian pada akhir Agustus mampu merealisasikan Rp 110 miliar lebih atau 60,59 persen, namun yang bisa direalisasi sebesar Rp 89 miliar lebih atau 49,20 persen, dengan selisih Rp 20 miliar lebih atau 11,39 persen. “Dari perbedaan ini, berkurang 1 persen. Tetapi kalau melihat nominalnya mengalami peningkatan Rp 1 miliar. Sehingga penurunan 1 persen tidak terlalu signifikan,” jelasnya di hadapan Bupati H. Fauzan Khalid.

Dari 13 SKPD penghasil PAD lanjutnya, ada 10 SKPD yang tidak mampu melampui target masing-masing Dinas Kehutanan (Dishut) yang menargetkan Rp 110 juta,  yang terealisasi sebesar Rp 12 juta lebih atau 11,36 persen, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) menargetkan Rp 573 juta lebih, hanya bisa terealisasi Rp 79 juta lebih, Kantor Aset Daerah (KAD) menargetkan Rp 660 juta, terealisasi hanya Rp 123 juta lebih atau 18,77 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan Rp 489 juta lebih, terealisasi Rp 109 juta lebih atau 22,31 persen, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) menargetkan sebesar Rp 2,2 miliar lebih, terealisasi hanya Rp 553 juta lebih atau 24,16 persen, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menargetkan Rp 123 miliar lebih, terealisasi hanya Rp 52 miliar lebih atau 42,53 persen, Dinas Pekerjaan Umum menargetkan Rp 450 juta lebih, terealisasi hanya Rp 209 juta lebih atau 46,50 persen, RSUD Tripat menargetkan Rp 39 miliar lebih, terealisasi hanya Rp 21 miliar lebih atau 54,39 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menargetkan Rp 82 juta lebih, terealisasi hanya Rp 45 juta lebih atau 55,58 persen, dan Dinas Kesehatan menargetkan Rp 45 miliar lebih, terealisasi Rp 27 miliar lebih atau 61,63 persen.

Sedangkan ada 3 SKPD yang melampui target masing-masing Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang menargetkan Rp 3,7 miliar lebih. Hingga bulan Agustus terealisasi sebesar Rp 2,4 miliar lebih atau 67,15 persen, kekurangan hanya Rp 17 juta lebih atau 0,48 persen. Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan menargetkan Rp 1,4 miliar lebih, pada bulan Agustus menargetkan Rp 966 juta lebih atau 66,67 persen, mampu melampaui Rp 1 miliar lebih atau 73,07 persen, kekurangannya hanya Rp 92 juta lebih atau 6,40 persen, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan Rp 396 juta lebih atau 66,67 persen, telah mampu merealisasikan Rp 378 juta lebih atau 95,48 persen, kekurangannya Rp 114 juta lebih atau 28,81 persen. “Hanya tiga SKPD yang mampu melampui target yaitu BPMP2T, DTKPK, dan Disosnakertrans. Sedangkan, yang lain dibawah target. Yang paling minus Dinas Kehutanan, Dispertanakbun, Kantor Aset Daerah, Dinas Kelauatan dan Perikanan, dan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu Sekda Lombok Barat HM. Taufik menegaskan,  SKPD yang tidak mencapai target akan dievaluasi. Dengan waktu tinggal 4 bulan jangan sampai PAD mengalami kekurangan. PAD hitung-hitungannya jelas, lakukan pantauan seminggu sekali. Jangan sampai tadak tercapai, harus bisa tercapai pada bulan September.(flo)