MATARAM – Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 2024 masih berjalan lamban. Padahal sudah mendekati pertengahan tahun 2025.
Untuk itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Abdul Aziz menegaskan pengerjaan DAK akan dikebut untuk mengejar target dari pemerintah pusat. Aziz menyebutkan, bahwa target nasional untuk serapan DAK tahun anggaran 2024 minimal harus mencapai lebih dari 50 persen, hingga akhir tahun depan.
“Karena dia (DAK Dikbud NTB) diluncurkan lagi di tahun anggaran 2025. Jadi minimal selesai per 31 Desember 2025. Lebih cepat lebih bagus,” tegas Abdul Aziz kepada Radar Lombok, kemarin.
Pada tahun sebelumnya, NTB menerima total DAK sebesar Rp 1,7 triliun, yang terbagi atas Rp 1,2 triliun untuk DAK non-fisik, dan Rp 400 miliar untuk DAK fisik. Khusus untuk sektor pendidikan, Dinas Dikbud NTB mendapatkan alokasi DAK fisik sebesar Rp 99 miliar pada tahun 2024. Dana tersebut terdiri dari Rp 76 miliar untuk jenjang SMA dan Rp 6,1 miliar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).
Proyek DAK fisik ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), renovasi gedung, hingga penambahan berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.
Namun, Aziz pun mengakui bahwa progres realisasi di lapangan masih belum merata. “Ada yang progresnya bagus, ada yang progresnya kurang bagus. Ini yang kita minta untuk dikebut dikerjakan,” tegasnya.
Kendati demikian, Aziz enggan merinci angka pasti capaian realisasi DAK hingga Mei 2025. Dia beralasan bahwa banyaknya item pekerjaan membuatnya sulit menghafal detail data tersebut. “Saya mau sebut susah, karena banyak itemnya. Paketnya banyak,” kilahnya.
Sebaliknya, mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB ini tetap optimistis bahwa target serapan lebih dari 50 persen akan tercapai tepat waktu. Dia menyebut komitmen, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas sebagai kunci utama suksesnya pelaksanaan proyek DAK.
“Optimis bisa. Yang penting ada komitmen, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Semua paket (Ditanggung DAK,red) menjadi prioritas,” ujarnya.
Aziz juga menegaskan bahwa pengelolaan manajerial proyek terus ditekankan agar berjalan sesuai dengan aturan. “PPK kita minta bekerja serius. Penyedia juga harus bekerja cepat dan sesuai regulasi yang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim, melontarkan kritik keras terhadap buruknya realisasi fisik pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024. Sebagai inisiator hak interpelasi terhadap pengelolaan DAK tersebut, Hamdan menegaskan perlunya tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh agar permasalahan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Kami tidak ingin potret buruk pengelolaan DAK ini kembali berulang. Interpelasi ini penting untuk perbaikan. Jangan sampai kejadian seperti ini menjadi pola tahunan,” timpal Legislator dari Fraksi Golkar tersebut. (rat)
