MATARAM — Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mencatat belanja negara di Provinsi NTB, sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, telah terealisasi sebesar Rp 3,37 triliun. Realisasi belanja itu terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 954,07 miliar (11.45%) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp2.417,71 miliar (14,87%). Untuk BPP sebesar Rp954,07 miliar (11,45%), mengalami pertumbuhan 0,57% dibandingkan tahun 2022 pada periode yang sama.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB Sudarmanto mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga di bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp954,07 miliar.
Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 5,44 miliar atau 0,57 persen dibandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama (y-o-y). Realisasi belanja Kementerian/Lembaga wilayah NTB ini lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp954,64 miliar) dan wilayah NTT (Rp1.133,37 miliar).
“Realisasi belanja pegawai pada bulan Februari 2023 sebesar Rp357,56 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp5,74 miliar atau 1,63% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Apabila dibandingkan dengan daerah lain, realisasi belanja pegawai NTB masih di bawah Bali (Rp507,41 miliar) dan NTT (Rp408,35 miliar),” katanya.
Ia menerangkan, realisasi belanja barang pada bulan Februari 2023 sebesar Rp248,14 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp.81,74 miliar atau 49,12 persen dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Realisasi belanja barang di wilayah NTB masih rendah dibandingkan daerah Bali (Rp302,98 miliar) dan NTT (Rp309,46 miliar).
Adapun realisasi belanja modal pada bulan Februari 2023 sebesar Rp348,17 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp-82,24 miliar atau -19,11 persen dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Realisasi belanja modal di wilayah NTB lebih tinggi dibandingkan wilayah Bali (Rp144,22 miliar) namun lebih rendah daripada wilayah NTT (Rp415,95).
Adapun realisasi Belanja Sosial pada bulan Februari 2023 sebesar Rp.0,20 miliar, sementara pada bulan Februari 2022 belum ada penyerapan. Belanja Bansos wilayah NTB lebih baik dibandingkan wilayah Bali (Rp27 juta) dan wilayah NTT yang belum ada realisasi.
Adapun realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) tahun 2023 sampai dengan 28 Februari sebesar Rp2.417,71 miliar atau 14,87 persen dari pagu TKD. Jenis TKD yang telah salur adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 204,32 miliar (11,20%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.711,50 milyar (19,51%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp355,65 miliar (12,66%) dan Dana Desa Rp146,24 miliar (13,38%).
“Kinerja penyaluran TKD NTB tahun 2023 sebesar 14,87 persen tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun lalu dan juga lebih rendah dari Provinsi Bali 15,85 persen namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 12,12 persen dan rata-rata nasional 12,53%. Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi TKD mengalami pertumbuhan sebesar 0,36% dari periode yang sama di tahun yang lalu, disebabkan kenaikan realisasi DBH 200,26%, DAK Nonfisik 37,40% dan Dana Desa 164,34%,” terangnya.
Penyaluran DBH terealisasi sebesar 204,32 miliar atau 11,20 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DBH sebesar 11,20 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (5,26%) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 0,58 persen, Provinsi NTT 4,77 persen dan rata-rata nasional 10,89 persen.
Realisasi DBH mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 200,26.persen dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kontribusi kenaikan signifikan Provinsi NTB 211,16 persen Kabupaten Sumbawa 936,85 persen dan Kabupaten Sumbawa Barat 227,91 persen.
Adapun penyaluran DAU terealisasi sebesar 1.711,50 miliar atau 19,51 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 19,51 persen tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (25%) dan dari Provinsi Bali 20,31 persen, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 17,86 persen dan rata–rata nasional 17,29 persen. Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi DAU mengalami penurunan sebesar 15,55 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp 355,65 miliar atau 12,66 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sebesar 12,66 perse tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (9,68%) dan juga lebih tinggi dari Provinsi Bali 3,96 persen, Provinsi NTT 7,98% dan rata–rata nasional 9,51 persen. Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi DAK Nonfisik tumbuh sebesar 37,40 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp146,24 miliar atau 13,38 persen dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 13,38 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (4,63%) dan juga lebih tinggi dari Provinsi NTT 6,57 persen dan rata–rata nasional 8,90 persen namun lebih rendah dari Provinsi Bali 38,87 persen.
Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi Dana Desa tumbuh sebesar 164,34 persen dari periode yang sama di tahun yang lalu. “Sampai dengan 28 Februari 2023 belum ada realisasi penyaluran DAK Fisik, Insentif Fiskal, serta Hibah kepada Daerah baik di Provinsi NTB, Bali, NTT maupun nasional,” tutupnya. (sal)
