MATARAM – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 sudah sampai pada tahap pembahasan di tingkat komisi-komisi.
Komisi IV DPRD NTB juga sudah memanggil mitra kerjanya, termasuk Biro Administrasi Pembangunan (AP). Dalam kesempatan tersebut, anggota komisi IV DPRD NTB, Lalu Satriawandi menumpahkan kekesalannya terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Nanti dulu kita bicara program 2017. Biro AP harus bisa menjelaskan kenapa realisasi anggaran selalu di bawah target, dan anehnya pasti menumpuk di akhir tahun,” ujar Satriawandi di hadapan seluruh jajaran Biro AP, Jumat kemarin (25/11).
Satriawandi mengaku wajar gregetan. Pasalnya, persoalan realisasi anggaran yang jauh dari target terjadi setiap tahun. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Harus ada langkah konkrit yang dilakukan Biro AP, bukan hanya sekedar menyajikan data realisasi anggaran saja.
Alasan kehati-hatian tidak boleh dibenarkan. Regulasi sudah jelas dan tidak perlu takut jika bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. “Kalau kendala selalu terbelunggu kehati-hatian, saya tidak setuju. Karena kalau ikuti aturan apa yang dikhawatirkan ? Aturannya kan jelas,” ucap politisi Golkar tersebut.
Diungkapkan, kerap kali sampai bulan April, SKPD masih lemas dan lelet. Padahal, apabila memang ada proyek yang harus dilelang, paling lambat tiga bulan saja sudah tuntas prosesnya. Namun fakta yang ada jauh dari yang diharapkan, SKPD terlalu banyak persiapan dan rencana tanpa ada tindakan segera.
Kepala Biro AP Provinsi NTB, IGB Sugiartha menjelaskan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengawalan. “Kami terus mendorong agar SKPD bisa segera eksekusi anggaran, tapi kalau SKPD sendiri tidak bisa menyegerakan, kami tentu kesulitan juga memaksa,” ujarnya.
Biro AP sendiri memiliki banyak catatan terkait realisasi anggaran. Sejauh ini, Sugiartha menilai lambatnya penyerapan anggaran karena perencanaan yang cukup lama. Misalnya saja untuk konstruksi, haruslah diawali dengan perencanaan di awal tahun.
Untuk tidak lagi terjadi realisasi anggaran yang lamban, Sugiartha mengaku telah menyebarkan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB. “Di SE itu kita minta agar SKPD bisa cepat lakukan proses lelang, bila perlu sebelum masuk tahun 2017 proses lelang sudah bisa dimulai,” ucapnya.
Dalam hal lelang, dalihnya, kerap kali terjadi perubahan regulasi. Hal inilah yang membuat SKPD sangat berhati-hati. Jangan sampai ada kesalahan administrasi atau lainnya yang tidak disengaja, membuat ada pejabat tergeret ke ranah hukum. “Kami bahkan langsung lakukan pendampingan ke SKPD, tapi ya kita harap kedepannya bisa lebih baik lagi,” kata Sugiartha.
Sampai tanggal 18 November, realisasi anggaran keuangan hanya 73,43 persen dari target 81,87 persen. Begitu juga dengan fisik, dari target 87,13 persen, realisasi hanya 78,01 persen.Itu artinya masih terjadi deviasi yang cukup besar.
Untuk belanja tidak langsung yang nilainya mencapai Rp 2.127.197.357.608, realisasi keuangan dan fisik hanya 80,67 persen. Sedangkan realisasi belanja langsung malah lebih rendah lagi, realisasinya baru 64 persen saja.
Beberapa SKPD yang realisasi anggarannya dibawah target yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Dari jumlah anggaran yang dimiliki sebesar Rp 101 miliar, baru mampu terealisasi sekitar 60 persen untuk keuangan maupun fisik. Berikutnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) lebih parah lagi. Pagu anggaran sebesar Rp 24,1 miliar yang dimiliki, hanya mampu merealisasikan 67 persen keuangan dengan realisasi fisik 69 persen.
Ada juga Disperindag yang realisasi anggarannya hanya 61 persen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 64 persen keuangan dan fisik 74 persen, Dinas Kehutanan dengan jatah anggaran Rp 15,5 miliar. Realisasinya keuangan hanya 67 persen keuangan dan fisik 76 persen dan lain-lain.
SKPD dengan realisasi anggaran di atas target diantaranya Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Badan Kepegawaian Daerah(BKD), BP3AKB, Badan Perpustakaan dan Arsip, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bangkesbangpoldagri dan BPKAD. Ada juga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang realisasinya diatas target, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Sosdukcapil), Biro Humas dan lain-lain. (zwr)
