MATARAM – Setiap tahun persoalan rendahnya serapan anggaran terus menjadi masalah yang sampai saat ini belum juga bisa dituntaskan dengan baik.
Anggaran pembangunan terlalu lama diparkir dan dikebut realisasinya pada akhir tahun saja. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemprov NTB, I Gusti Bagus Sugihartha menyampaikan, realisasi Juli jauh dari target. Realisasi keuangan baru mencapai 45,08 persen atau terjadi deviasi -13,29 persen dari target sebesar 58,37 persen. “Realisasi fisik juga begitu, baru mencapai 48,01 persen dari target sebesar 61,08 persen atu mengalami deviasi fisik sebesar -13,21 persen,” terangnya saat ditemui Radar Lombok di ruang kerjanya, Selasa kemarin (9/8).
Diungkapkan, Biro AP sendiri yang dipimpinnya realisasi keuangan sudah mencapai 46, 80 persen dan fisik 57,00 persen. Kemudian Biro Hukum realisasi keuangan dan fisik sama-sama sebesar 40,84 persen, Biro Organisasi 43,72 persen realisasi keuangan maupun fisik, Biro Pemerintahan 46,76 persen realisasi fisik maupun keuangan, Biro Kerja Sama 40,44 persen realisasi keuangan maupun fisik, Biro Umum 36,69 realisasi keuangan dan 38 persen realisasi fisik, Biro Humas 35 persen realisasi keuangan dan 40 persen realisasi fisik.
Dinas Dikpora realisasi keuangan baru 32 persen dan fisik 35 persen, Dinas Kesehatan 33 persen keuangan dan 34 persen fisik, Dinas Pekerjaan Umum (PU) 36 persen keuangan dan 43 persen fisik dan beberapa SKPD lainnya rata-rata tidak sesuai target. “Coba tanya Kepala SKPD masing-masing, apa penyebabnya sehingga realisasi anggaran tidak capai target,” saran Sugihartha.
Pihaknya selama ini merasa terus berkoordinasi dan mengingatkan agar realsiasi anggaran bisa dipercepat. Namun semua kembali pada SKPD itu lagi. “Mungkin karena kemarin itu bulan puasa dan kita sibuk MTQ, makanya rendah realisasi anggaran,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani mengaku heran dengan para pejabat Pemprov yang setiap tahun mengalami masalah rendahnya realisasi anggaran. “Terus besok di akhir-akhir semua disedot anggaran, itu tidak berkualitas. Sudah basi gaya itu, Kepala SKPD harus berbenah,” ujarnya.
Ia juga menyorot kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) dan peran Asisten yang seharusnya fokus menyelesaikan masalah ini. Apabila realisasi anggaran tinggi, maka manfaat yang dirasakan oleh masyarakat juga tentunya besar.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin meminta TGP2D agar lebih aktif menjalankan tugasnya membantu Gubernur. Realisasi anggaran sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah, TGP2D harus lebih aktif dan bisa membuat kinerja SKPD meningkat.
Untuk mempercepat realisasi anggaran, Wagub akan menggelar rapat evaluasi kembali dan melibatkan Kepala SKPD serta TGP2D. Persoalan utama harus jelas apa sebenarnya penyebab realisasi anggaran sampai saat ini terus saja menjadi masalah. “Kita akan fokus mencari solusi masalah realisasi anggaran ini,” ujarnya. (zwr)
