Kemudian pembayaran dilakukan dua kali oleh yang bersangkutan masing-masing Rp 100 ribu. Namun petugas yang ditunjuk memungut menurutnya baru sempat membuatkan satu kwitansi dan ini dikatakan sebagai Pungli. “Sebelum mereka menuntut saya mundur, saya akan mundur. Namun jika itu diinginkan oleh para anggota penggarap, dan bukan pihak ketiga,” tegasnya.
Sedangkan Kades Gunung Malang, Nurlan menjelaskan bahwa awalnya masyarakat penggarap kawasan HKM akan langsung ke yang bersangkutan. Namun demi menjaga hal yang tak terduga, pihaknya meminta masyarakat melakukan aksi di kantor desa. “Kalau itu dilakukan di rumah yang bersangkutan langsung, maka kami khawatirkan akan terjadi bentrokan, makanya saya minta mereka laksanakan di kantor desa,” katanya.
Masih menurut Kades bahwa kasus ini dipicu oleh adanya ketidak sepahaman sejak lama antara Ketua HKM, Ishk dengan para anggota penggarap lahan HKM. “Sehingga tuntutan mereka meminta Ketua HKM dan ketua blok dipecat, karena dianggap selalu membuat resah,” terangnya. (lal)
