Ratusan Warga Protes Dikbud NTB

Gara-gara Anaknya Tidak Diterima di Sekolah Pilihan

PROTES - Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan bersama Ketua PPDB NTB M Fauzan menerima keluhan orang tua pendaftar calon siswabaru di Aula Handayani. (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)
PROTES - Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan bersama Ketua PPDB NTB M Fauzan menerima keluhan orang tua pendaftar calon siswabaru di Aula Handayani. (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM –  Ratusan orang tua wali sejak pagi hingga siang, Kamis (9/7) mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk protes, karena anak-anak mereka tidak diterima di sekolah pilihannya untuk mendaftar melanjutkan pendidikan. Ratusan para orang tua wali calon siswa baru tersebut meminta kejelasan terkait anaknya yang mendaftar melalui zonasi satupun tidak diterima.

“Kami mempertanyakan kepada Dikbud NTB, apa alasannya anak-anak kita tidak bisa diterima di zonasi satupun sekolah. Apakah anak-anak ini ditunggu miskin dulu baru diterima. Karena jalur afirmasi itu ada yang diterima,” Kata Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir (AMP) Musda Harjuna kepada wartwan, Kamis (9/7).

Dikatakannya, jalur zonasi yang tidak diterima khususnya di SMAN 7 Mataram itu ada 12 pendaftar.

“Mau kemana kami sekolahkan anak –anak. Soalnya 3 pilihan sekolah yang ada di zonasi itu tidak ada yang meneirma,” sesalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB H Aidy Furqan mengaku dari jam 8 pagi menerima pengaduan masyarakat dengan hasil PPDB jalur zonasi, diantaranya masyarakat mengaku tidak masuk dalam salah satu pilihan sekolah tersebut. Kemudian ada juga yang komplain diterima lebih jauh tempat pilihan.

“Konsekuensi PPDB sistem zona itu ada 3 alternatif, pilihan 1,2 dan 3. Untuk yang belum terakomodir di zona akan dicarikan jalan keluar terutama bagi sekolah-sekolah yang belum cukup kuotanya nanti di arahkan kesana. Yang penting anak-anak tetap melanjutkan pendidikan mereka,” jelasnya.

Selain itu, jika nanti dipaksakan kuota yang sudah terpenuhi, maka akan berdampak kepada Dapodik dan tidak bisa membuat ruang baru karena lahan sudah habis. Oleh karena itu semuanya akan terakomodir, namun tidak berarti harus diterima di sekolah pilihan orang tuanya.

‘Kita berharap kepada masyarakat bisa menerima dan menyesuaikan. Sebab kesempatan untuk mengenyam pendidikan di semua sekolah kita sediakan. Sudah ada 11 SMA Negeri dan beberapa swasta di Kota Mataram,” katanya. (adi)

Komentar Anda