PRAYA – Jelang beroperasinya sirkuit MotoGP Mandalika, ternyata ada ratusan warga masih tinggal di sekitar kawasan ini.
Pembangunan sirkuit ini pun berdampak pada aktivitas mereka sehari-hari. Sebagian besar warga yang kesehariannya sebagai nelayan ini kesulitan untuk akses pergi melaut. Jalan satu-satunya adalah terowongan air yang menjadi bagian pembangunan sirkuit Mandalika. Cuma saja, lokasi rumahnya dan terowongan itu cukup jauh. Akses itu sangat menyusahkannya selama ini. Ditambah lagi, terowongan itu terendam air yang cukup tinggi. “Tidak ada jalan kita keluar dari kampung kita, makanya (pagar sirkuit) dijebol. Saya tidak tahu siapa yang jebol pagar sirkuit ini. Subuh-subuh saya lihat sudah jebol dan ini sudah seminggu. Kita tidak bisa lewat karena petugas melarang kita. Ini mulai terjadi semenjak adanya pengaspalan tahap pertama itu,” tutur Amaq Andi saat ditemui di kediamannya di Dusun Ebunut Desa Kuta, Sabtu (22/8).
Amaq Andi mengaku akan tetap berada di lahan itu hingga pemerintah bersedia membayarnya. Selama belum dibayarkan, maka masyarakat tak mungkin sudi angkat kaki. Lahan itu sudah mereka huni puluhan tahun lamanya. Kenekatan warga bertahan di lahan itu bukan lantaran tidak mendukung pembangunan sirkuit Mandalika. Sebaliknya, justru warga sangat mendukung pembangunan berkelas internasional itu. Tetapi mereka juga meminta keadilan karena lahan mereka belum dibayarkan selama ini. “Kita juga tidak meminta harga mahal tapi sesuai appraisal. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan, malahan kita diminta untuk menggugat,” terangnya.
Damarwulan, warga lainnya juga menuturkan, ada ratusan warga yang masih terisolir di tengah pembangunan sirkuit Mandalika. Mereka terdiri dari 70 kepala keluarga (KK). Semuanya masih menunggu kejelasan dari pemerintah untuk pembebasan lahan milik mereka. Warga sendiri menyerahkan persoalan kepada pemerintah soal penyelesaian yang terbaik. Mengingat, pertahanan warga di atas lahan itu bukan tanpa alasan melainkan mereka memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sporadik dan SPPT. “Bukti yang kita miliki tidak ada bedanya dengan alas hak lahan di Penlok I kemarin yang dibebaskan. Selama ini malah kita sama sekali tidak pernah diberikan solusi, bahkan mereka tidak mau mengakui bahwa lahan ini masih ada. Kita masih bertahan karena tidak pernah ada transaksi atau jual beli,” ungkap Damar.
Damar lantas menyebut, luas lahan yang belum dibayar dan masih ditempati warga seluas 2 hektare lebih. Mirisnya untuk masyarakat yang masih bertahan di lahan mereka menjadi tidak bisa kemana-mana. “Makanya mau tidak mau pagar sirkuit dijebol, karena kalau kita mau mutar harus memiliki terowongan dengan cara berputar arah,’’ terangnya.
Damar mengaku sering mengadukan permasalahan tersebut, bahkan sampai ke Komnas HAM. Sayangnya, sampai sekarang belum ada titik temu, sehingga pihaknya berharap agar pemerintah melihat bagaimana kondisi masyarakat di tempat itu. “Kami terus suarakan persoalan ini dengan harapan semoga saja pemerintah punya kebijakan. Kita tidak menghalang dan tidak pernah menolak adanya sirkuit ini, tapi hak-hak kami juga harus dipenuhi. Bebaskan lahan kami, maka kami akan pergi dan untuk harga tergantung dari appraisal,” katanya.
Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal yang dikonfirmasi mengaku, klaim warga di lintasan MotoGP sudah dianggap selesai berkat pendekatan TNI-Polri dan semua pihak. Di satu sisi, skema penyelesaian lahan inklave sedang berjalan dan sekitar 85 persen sudah rampung. Bahkan banyak juga yang sudah menerima dan membongkar sendiri bangunan mereka. “Sekarang ada yang masih berada di situ tapi bukan berada di lintasan, tapi berada di lingkungan sirkuit. Insyaalah kita lakukan pendekatan yang baik dan melakukan verifikasi dan validasi. Satgas akan bekerja dan kita akan lakukan persuasif, edukatif, dan humanis kepada seluruh warga. Tidak ada yang dijebol, kita percaya masyarakat paham sirkuit untuk kepentingan masyarakat sendiri,” terangnya.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri mengaku, akan segera melakukan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan lahan ini. Terlebih, tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan tanah ini sudah lama terjadi. “Kita harus koordinasi dengan ITDC karena persoalan lahan ini sudah lama. Maka kita harus segera duduk bareng dan melihat lebih dekat, apakah masuk inklave atau tidak. Baru kita nanti kita bisa ambil kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga,’’ kata Pathul. (met)
