Ratusan Warga Jurangkoak Kepung Kantor Bupati

UNJUK RASA: Ratusan warga Jurangkoak, Bebibas, Wanasaba saat melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Lotim, memprotess terkait dugaan kriminalisasi dan konflik lahan di kawasan Jurangkoak (GAZALIE/RADAR LOMBOK)

SELONG—Ratusan warga Jurangkoak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, mulai melakukan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan, karena mereka merasa dikriminalisasi terkait konflik lahan di kawasan hutan lindung Jurangkoak antara warga dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Mereka malayangkan kecaman terkait penangkapan tiga orang pejuang tanah adat. Dimana dari tiga orang itu, satu diantaranya sudah menjalani vonis, sementara dua lagi masih proses sidang.

Bentuk dari perlawanan warga ini, ratusan warga dari berbagai elemen Senin kemarin (10/10), mengepung Kota Selong, untuk melakukan aksi demo. Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, ratusan warga dengan membawa spanduk mendatangi sejumlah kantor pemerintah, termasuk Kantor TNGR setempat.

Aksi demo dimulai dengan mendatangi Kantor TNGR, berlanjut mengepung Kantor Bupati Lotim, untuk kemudian berakhir di Kantor DPRD yang baru. Disana mereka melontarkan sikap protes terkait dengan konflik di kawasan itu. Meski berjam-jam melakukan aksi demo, namun tak satupun yang dituju menemui mereka.

Korlap Aksi, Sambosa mengaku, bahwa penangkapan terhadap tiga orang pejuang tanah adat dianggap sebagai bentuk kriminalisasi yang dilakukan pihak berwajib. Penangkapan tiga pejuang tanah adat itu dituding sebagai upaya TNGR untuk mengkriminalisasi warga yang sedang memperjuangkan hak dan tanah leluhur mereka. “Kriminalisasi itu bagian dari upaya TNGR untuk melemahkan perjuangan kaum tani dengan menciduk beberapa pemimpinnya,” sebutnya.

Apa yang dialami warga ini lanjutnya, jelas sebagai bentuk tindakan semena-mena yang dilakukan pihak TNGR. Perilaku TNGR ini menyebabkan kondisi masyarakat setempat semakin tertindas dan tertutup.

Padahal, sebagian besar warga yang bermukim dikawasan konflik itu, statusnya sebagai warga miskin. Kondisi tersebut kini menyebabkan para warga hidupnya semakin melarat. “Melalui seperangkat aturan, dan aparat siap sedia melepaskan peluru dan kekuatannya. Rakyat terus diintimidasi,” sebutnya.

Hal sama juga dikatakan Zul, mewakili aspirasi warga. Dikatakan, tanah seluas 150 hektar di kawasan Jurangkoak itu merupakan lahan produktif. Keberadaanya sejak lama dijadikan warga setempat untuk berladang dan beraktifitas sehari-hari.

Ini dibuktikan dengan keberadaan sejumlah peradaban yang berada di lokasi itu. Baik itu kuburan, sanggah, irigasi dan sejumlah bukti peradaban lainnya. “Artinya jika lahan itu pernah di garap,” sebutnya.

Namun seiring dengan ditetapkannya kawasan sekitar lereng gunung Rinjani sebagai kawasan suaka marga satwa pada tahun 1941 oleh Kolonial Belanda, yang selanjutnya tahun 1977 sepanjang kawasan di kaki Gunung Rinjani itu kembali ditetapkan sebagai kawasan TNGR. “Maka sejak itu lah kawasan itu menjadi petaka bagi masyarakat Jurangkoak,” bebernya.

Sejak berstatus sebagai kawasan TNGR, keberadaan warga di Jurangkoak tak pernah lepas dari masalah. Mereka selalu diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum, karena diperintah TNGR. Bahkan beberapa waktu, aparat penegak hukum dikerahkan untuk mengusir warga.

Padahal warga itu sendiri sudah puluhan tahun menetap dan melakukan aktifitas mereka sebagai petani. “Keberadan TNGR telah menggusur kaum tani secara paksa dari ruang hidupnya yang sejak republik ini belum ada,” lanjut Zul.

Perjuangan warga untuk mempertahankan haknya, dibalas dengan perilaku diluar keadilan. Sejak konflik dikawasan itu terjadi, sekitar 32 warga setempat diperlakukan tidak adil dan dikriminalisasi. “TNGR beberapa kali melakukan pengusiran secara paksa. Hingga akhirnya TNGR melakukan kriminalisasi terhadap tiga orang pejuang tanah adat,” kata Zul.

Kriminalisasi dengan dalih warga dituding telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan pada zona lain dari taman nasional. Ini mengacu pada pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3 ) UU No. 5 tahun 1990 tentang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. “Tapi masalahnya warga Jurangkoak tidak pernah menggarap lahan TNGR,” terangnya.

Dengan ini dia pun mendesak agar kriminilasiasi terhadap warga segera dihentikan TNGR dan aparat penegak hukum. Dan tiga warga yang ditangkap dan diadili saat ini supaya segera dibebaskan. Selain itu, mereka juga menuntut untuk mengkaji ulang proses hukum tiga orang warga yang didakwa telah melakukan pelanggaran pidana.

“Bebaskan tanah adat Jurongkoak dan klaim TNGR. Dan pemrintah daerah baik itu eksekutif dan legislatif untuk segera bersikap dan pro rakyat,” tuntutnya. (lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid