MATARAM – Rumah menjadi salah satu kebutuhan mendasar. Namun ratusan ribu warga NTB, hingga saat ini masih belum memiliki rumah. Mereka ada yang menumpang, sewa, kontrak dan lain sebagainya.
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB, I Gusti Bagus Sugihartha. “Hingga saat ini, data kita seperti itu. Ada ratusan orang yang tidak memiliki rumah,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (13/1).
Jumlah penduduk Provinsi NTB saat ini sekitar Rp 5 juta. Ada warga yang menempati rumah milik sendiri, sewa/kontrak, menumpang dan lain-lain. Warga yang memiliki rumah sendiri hanya 62,07 persen atau 1.166.826 unit. Sisanya, penduduk yang tinggal dengan cara menumpang sebesar 11,93 persen atau sebanyak 222.047 unit. Kemudian yang menyewa atau mengontrak rumah sebanyak 1,03 persen atau atau 19.201 unit, dan lainnya 1,60 persen atau 29.765 unit. “Dari 62,07 persen atau 1.166.826 unit yang milik sendiri, sebanyak 8,73 persen 101.852 unit rumah masuk kategori RTLH,” terang Sugihartha.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan. Hal itu disadari pemprov, sehingga upaya menghilangkan RTLH terus dilakukan. Data jumlah RTLH yang mencapai ratusan ribu tersebut, ditegaskan Sugihartha di luar data rumah korban gempa yang hancur. “Perhitungan RTLH sampai saat ini belum kami data kembali mengingat proses perbaikan rumah tahan gempa masih berjalan, dimana perbaikan RTG juga terdapat pada hunian yang tidak layak,” katanya.
Jumlah RTLH paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur dengan mencapai 34,57 persen atau 35.208 unit. Sedangkan paling sedikit terdapat di Kota Mataram sekitar 0,93 persen atau 946 unit. Selanjutnya di Kabupaten Lombok Barat, jumlah RTLH sebanyak 6.314 unit, Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebanyak 10.214 unit, Lombok Tengah sebanyak 13.973 unit. Sementara sisanya berada di Pulau Sumbawa. Jumlah RTLH memang lebih banyak terdapat di pulau Lombok mencapai 65,44 persen atau 66.655 unit. Sedangkan RTLH di Pulau Sumbawa hanya 34,56 persen atau 35.197 unit. “Tahun anggaran 2020 ini, PemProv tangani sekitar 2.000 unit RTLH,” ucap Sugihartha.
Pemerintah Provinsi NTB, tidak bisa menangani semua RTLH. Apalagi dalam setahun, hanya sekitar 2.000 unit yang bisa ditangani untuk diperbaiki menjadi Rumah Layak Huni (RLH). “Kementerian PUPR bantu sekitar 3.000 unit rumah. Kalau Kab/Kota, finalnya belum saya dapat informasi,” katanya.
Tahun 2020 ini, perbaikan RTLH akan dilakukan oleh Pemprov NTB dengan jumlah terbatas. Tahun 2019 lalu, program perbaikan RTLH sempat tidak dilaksanakan karena adanya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa. “Rehab rekon rumah gempa sudah berjalan lancar, sehingga di 2020 perbaikan RTLH kembali normal. Untuk RTLH yang dibantu pemerintah, itu berdasarkan kartu keluarganya,” tutup IGB Sugihartha. (zwr)
