Ratusan Ribu Anak NTB Belum Divaksin

  VAKSINASI : Pelaksanaan vaksinasi kepada anak di NTB yang dilakukan di salah satu sekolah belum lama ini. (Faisal Haris/Radar Lombok)

MATARAM – Percepatan vaksinasi Covid-19 terus digencarkan pemerintah hingga saat ini. Namun masih terdapat ratusan ribu anak di Provinsi NTB belum disuntikan dosis vaksin Covid-19 sampai sekarang. Terlebih masih ada anak yang tidak diperbolehkan orang tuannya.

Asisten III Setda NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi menyebutkan, untuk capain vaksinasi anak di NTB baru mencapai 74,08 persen atau 435.694 orang dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 32,61 persen atau 191.808 anak per 28 Februari 2022. Dari terget anak yang akan divaksinasi sebanyak 588.000 anak. “Ya masih sekitar ratusan yang belum divaksinasi sampai hari ini (Selesa,red). Kalau kita lihat dari capian sekarang,” ungkapnya kepada Radar Lombok saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari capian tersebut, rincian per kabupaten kota untuk vaksinasi anak. Kota Mataram mencapai 60,91 persen atau 28,416 anak dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 29,83 persen atau 13,917 anak. Lombok Barat mencapai 87,73 persen atau 69,157 anak dosis pertama dan dosis kedua baru 66,53 persen atau 52.442 anak.

Kemudian,  Lombok Tengah mencapai 88,70 persen atau 103.203 anak dosis pertama dan dosis kedua. Lombok Timur mencapai 79,58 persen atau 119.572 anak dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 11,55 persen atau 17.348 anak dan Lombok Utara mencapai 78,30 persen atau 21.265 anak dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 51,11 persen atau 13.880 anak.

Selanjutnya, capian vaksinasi anak di kabupaten Sumbawa Barat, mencapai 85,75 persen atau 15.182 anak dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 72,60 persen atau 12.853 anak. Sumbawa mencapai 77,57 persen atau 41.580 anak dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 32,86 persen atau 17,614 anak. Dompu mencapai 80,76 persen atau 81.823 dosis pertama dan dosis kedua mencapai 13,79 persen atau 3.723 anak. Kemudian, Kabupaten Bima mencapai 20,47 persen atau 10.970 anak dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 0,96 persen atau 512 anak. Dan kota Bima mencapai 26.69 persen atau 4.526 anak dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 8,04 persen atau 1.364 anak.

BACA JUGA :  PUPR NTB Perkirakan Kerugian Mencapai Rp 15 Miliar

Lebih lanjut, dr. Eka sapaan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini menyampaikan bahwa penyebab sehingga masih rendahnya capaian vaksinasi anak di NTB tidak lain juga masih ada orang tua yang masih tidak memperbolehkan vaksin. “Jadi memang masih ada orang tua yang melarang anaknya divaksin,” katanya.

Selain itu, lanjut Eka, dalam pelaksanaan vaksinasi juga bukan hanya persoalan masalah yang memvaksin tetapi juga soal bagaimana mencatat dan melaporkan yang juga masih jadi penyebab terhambatnya capian vaksinasi dilapangan dengan yang dilaporkan. “Dan ternyata faktor kependudukan juga menjadi penghambat. Untuk anak belum semua anak Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga sulit dalam pencatatnya,” tambahnya.

Kemudian, tidak semua anak yang menjadi sasaran vaksinasi tercatat di dalam Kertu Keluarga (KK). Karena meski sudah melakukan vaksinasi misalnya kepada 100 anak tetapi bisa saja masuk dalam pelaporan hanya 50 anak. Sebab ketika dilakukan vaksinasi harus dimasukkan NIK baru bisa tercatat disistem aplikasi pencatatnya. Tapi ketika tidak singkron data maka tidak bisa dilaporkanm “Jadi sama sama ketika divaksinasi orang dewasa juga faktor kependudukan menjadi salah satu penghambat percepatan vaksinasi. Di anak juga laporannya seperti itu, baik di KIA maupun tidak tercatat di dalam KK,” sambungnya.

BACA JUGA :  32 Ribu Pekerja di Mataram Dapat Bantuan Subsidi Upah

Hal tersebut, kata Eka, kemudian harus disingkronkan dulu data-data baru bisa tercatat divaksinasi. Baik dengan data KIA atau KK baru bisa di infut dalam laporan. “Kalau anak yang dilarang orang tua sejauh ini kita tidak pernah menghitung. Karena tidak bisa menghitung secara permanen, sekarang melarang nanti kalau kita advokasi dan sosialisasi bisa saja orang tua berubah,” terangnya.

Untuk menyekapi persalahan yang menjadi penghambat dalam vaksinasi. Khususnya vaksinasi anak pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil dalam mengsingkronkan data. Begitu juga untuk anak yang tidak diperbolehkan orang tua dengan terus melakukan edukasi dan sosialisasi, baik ke orang tua langsung maupun lewat lembaga pendidikan. Karena permasalahan ini cukup merepotkan untuk percepatan vaksinasi. “Kita juga pendekatan dengan orang tua. Karena orang tua yang masih melarangan ini banyak termakan dengan informasi hoaxs. Jangan orang tua, guru-guru juga masih termakan hoaxs,” ucapnya.

Dikatakan juga, pihaknya terus mengingatkan bahwa dilakukan vaksinasi ini sebagai upaya untuk pengendalian pendemi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda. “Saya selalu mengambil contoh di NTB itu sudah lama tidak ada wabah penyakit kepada anak-anak. Hal itu disebabkan karena angka imunisasi di NTB nomor 3 terbaik di Indonesia untuk angka imunisasi anak,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya terus tetap memaksimalkan agar anak di NTB dapat divaksinasi Covid-19 karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Supaya herd immunity terhadap anak juga dapat tercapai. “Dan sudah ditetapkan di NTB 80 persen bukan 70 persen. Artinya memang kalau angkanya amannya itu diatas 80 persen untuk herd immunity,” pungkasnya. (sal)