TANJUNG-Sebanyak 119 petugas kesehatan atau formasi D3 kesehatan kontrak yang terdiri dari perawat, bidan, farmasi dan analisis gizi yang tersebar di seluruh Puskesmas se Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum mendapatkan gaji selama enam bulan dari Dinas Kesehatan (Dikes) KLU sejak Januari 2016. “Ada 119 formasi D3 Kesehatan yang belum menerima gaji dari Januari, kami sudah didesak untuk segera membayarkan, tapi kami terkendala di-DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang belum direvisi,” terang Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, Suhardi, Jumat (17/6).
Suhardi menerangkan, 119 orang ini, tetap akan dibayarkan namun menunggu revisi DPA secara kolektif di semua Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rancangan revisi DPA Dikes sendiri lanjut Suhardi sudah disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang kemudian diserahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU. Namun DPPKAD belum juga menuntaskan revisi DPA sehingga gaji belum bisa terbayarkan. “Kita sudah mengajukan revisi DPA sejak April,” terangnya.
Menurut Suhardi, ketidaksesuaian DPA khusus untuk formasi D3 Kesehatan ini merupakan imbas dari penyesuaian formasi baru tenaga kontrak berdasarkan hasil evaluasi tenaga kontrak yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sehingga diperlukan revisi DPA, agar di dalam proses pembayarannya tidak menjadi temuan. Namun untuk formasi lain di Dikes seperti jaga malam, sopir dan lainnya, sudah dibayarkan. “Ini kemudian menjadi masalah di bawah, kenapa D3 Kesehatan belum dibayar, sementara penjaga malam, sopir sudah dibayarkan. Kalau sopir dan jaga malam, memang bisa langsung dibayar setelah evaluasi, karena formasinya tidak berubah dari DPA yang ada,” terangnya.
Suhardi menjelaskan, secara pribadi, dirinya sangat memahami apa yang dirasakan 119 tenaga kesehatan kontrak yang belum menerima gaji dari Januari 2016. Terlebih saat ini berada di bulan Ramadhan yang tentunya cukup banyak kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. “Pak bupati sendiri meminta agar anak-anak ini segera dibayarkan, makanya kita juga cepat mengajukan revisi DPA. Tapi sampai sekarang belum selesai,” terangnya.
Kemudian saat ini pula lanjut Suhardi, seluruh puskesmas yang ada di KLU belum mendapatkan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) non fisik untuk menunjang program-program yang dilaksanakan puskesmas, misalnya saja posyandu dan pemberian makanan pada bayi. BOK ini tambah Suhardi belum bisa dicairkan hingga saat ini karena memerlukan revisi DPA pula. “Kalau BOK ini kasusnya lain, dulu DPA sudah diselesaikan, baru ada konfirmasi terkait BOK ini dari pemerintah pusat, makanya diperlukan revisi DPA baru bisa kita cairkan,” terangnya.
Suhardi pun mengakui, bahwa dengan belum disalurkannya BOK ke seluruh Puskesmas yang ada di KLU, saat ini program-program yang ada di Puskesmas belum bisa berjalan dengan maksimal. (zul)
