PRAYA – Gelombang mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas lingkup Pemkab Lombok Tengah kembali bergulir, Kamis (30/12).
Kali ini, setidaknya 271 pejabat dimutasi, mulai dari jabatan kepala bagian, camat, lurah hingga salah satu jabatan kepala dinas, yakni Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang sebelumnya dijabat H Saman kini resmi dijabat H Suhartono yang sebelumnya menjabat sebagai Camatan Batukliang Utara. H Saman sendiri meninggalkan kursi jabatannya karena sudah memasuki masa pensiun.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri memaparkan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang dilaksanakan ini memiliki nuansa sedikit berbeda. Karena pelantikan dan pengambilan sumpah merupakan bagian dari perubahan struktur dan nomenklatur organisasi yang memiliki konsekuensi terjadinya perubahan jabatan struktural dan fungsional. “Berdasarkan hal tersebut, jumlah pejabat eselon IV yang semula jumlahnya 580 mengalami penyederhanaan dengan dialihkan menjadi jabatan fungsional sebanyak 291. Sehingga jabatan struktural eselon IV saat ini sebanyak 289 yang sebagian besarnya berada di kecamatan dan kelurahan,” ungkap Lalu Pathul Bahri saat memberikan sambutan, kemarin.
Kata Pathul, proses pergantian jabatan adalah suatu dinamika organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkaya pengalaman tugas, memperluas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan di bidang kepemimpinan, manajemen maupun pengembangan karir. “Maka ini harus menjadi spirit kita saat ini dalam melakukan proses mutasi jabatan, dan juga tentunya untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkup organisasi kita. Oleh karena itu, peroses ini hal yang biasa-biasa saja dan sudah semestinya dilakukan,” terangnya.
Pathul menegaskan, hal yang perlu untuk selalu ia tekankan bahwa peran ASN dalam pelayanan publik merupakan hal yang wajib dan harus dilakukan dengan seoptimal mungkin. Sehingga pihaknya menekankan kepada seluruh pegawai lingkup Pemkab Lombok Tengah, dapat selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya, baik yang secara langsung menangani masyarakat maupun tidak secara langsung berhadapan dengan masyarakat. “Kita mengetahui bahwa hampir seluruh lapisan masyarakat menganggap bahwa pelayanan publik adalah suatu hal yang susah didapatkan secara mudah dan singkat. Oleh karena itu, kita harus mengubah stigma tersebut dari hal-hal kecil dan dari kita sendiri maupun ke bawahan kita. Jika bisa dipermudah maka kenapa harus dipersulit. Buatlah formulasi dan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat kita,” tambahnya.
Namun untuk melakukan tugas dan pelayanan publik yang optimal, tentunya para pejabat harus meningkatkan prestasi dan kemampuan para pegawai. Sehingga jika nantinya ada staf yang berperestasi maka harus diberikan apresiasi, jangan sebaliknya malah di amputasi. “Jangan sekali-kali baper dengan kerja dan prestasi bawahan kita,” tegasnya.
Pathul menekankan, jangan sekali-kali menganggap bahwa bawahan adalah kompetitor yang harus ditekan dan disembuyikan prestasinya. Akan tetapi sebagai pimpinan berkewajiban mendorong mereka untuk jauh lebih baik. “Hal ini tolong untuk dicerna dengan sebaik- baiknya. Karena ada saya ketahui stafnya punya prestasi hingga tingkat nasional. Namun jangankan apresasi, sekedar ucapan selamat juga tidak diberikan,” kesalnya.
Lebih jauh disampaikan bahwa saat ini dibutuhkan regenerasi dan kaderisasi yang berjalan dengan mulus. Karena kepemimpinan dii birokerasi sifatnya estafet, sehingga setiap ada keterbatasan waktu dalam menjabat maka harus disiapkan kader- kader sebagai penerus nantinya. “Untuk diketahui juga perkembangan zaman akan semakin pesat. Maka untuk mengimbangi perubahan tersebut, sudah saatnya untuk mengasah dan mempertajam pengetahuan kita,” terangnya. (met)
