MATARAM – Prestasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam pengelolaan keuangan daerah, telah diakui semua pihak. Bahkan selama 6 kali berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itulah yang membuat Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) datang berguru ke NTB, Selasa kemarin (3/4). Tidak tanggung-tanggung, sekitar 300 orang diboyong ke NTB untuk bisa berguru langsung mendapatkan strategi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kegiatan pelatihan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Supran menjadi narasumber. “Dulu kami itu disclaimer, kemudian sejak tahun 2011 mulai berbenah total. Alhamdulillah, kami bisa langsung melompat menjadi WTP dan sampai sekarang,” ucapnya di hadapan ratusan peserta pelatihan asal Kalsel di salah satu hotel Kota Mataram, Selasa siang (3/4).
Untuk berbenah lanjutnya tentu kata Supran kita harus tahu kekurangan yang ada. “Misalnya kami di NTB, dulu itu laporan aset dan saat diperiksa nilainya berbeda. Ya jelas jadi masalah dan temuan,” ungkap Supran.
Selain itu, BPKAD selaku bendahara daerah, juga harus cerdas mengelola keuangan. Jangan sampai kas kosong atau tidak ada uang ketika dibutuhkan oleh SKPD. “Kas tidak boleh terganggu, uang harus tetap ada,” jelasnya.
Di sinilah pentingnya menyatukan persepsi dan komitmen seluruh pemerintah daerah. Tentu saja diiringi dengan peningkatan kualitas SDM. Seluruh bendahara dan yang terkait pengelolaan keuangan harus diberikan pelatihan dengan baik. NTB bisa mendapatkan WTP sebanyak 6 kali berturut-turut, karena sangat serius mulai dari perencanaan. Kemudian cerdas saat proses berlangsung hingga pelaksanaan anggaran. “Misal kita sudah susun RKPD, tapi ketika masuk ke legislatif itu sering tidak lancar. Di sinilah orang-orang BPKAD harus cerdas, ada seni yang digunakan agar semua lancar,” kata Supran.
Supran juga berbagi pengalaman dalam proses pengalihan berbagai kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemprov NTB sendiri membentuk Tim Percepatan untuk bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik. “Saya memahami jika di Kalsel mendapat kendala, karena tidak semua juga kabupaten/kota mau menyerahkan asetnya dengan serius. Kita harus berhati-hati dan tidak ceroboh,” ujarnya.
Kedatangan ratusan orang Kalsel ke NTB untuk belajar sangat diapresiasi Supran. Dirinya merasa iri, selama ini tidak pernah mengajak rombongan pergi ke luar daerah seperti yang dilakukan Kalsel. “Saya bangga lihat Kalsel. Setelah lelah mengurus berbagai penyusunan keuangan, bisa refreshing ke Lombok,” sentilnya tersenyum.
Terpisah, Kepala BPKAD Kalsel, Aminudin Latif mengataan, dirinya memilih NTB untuk belajar karena sudah terbukti sangat baik dalam hal pengelolaan keuangan. Itulah yang membuatnya datang bersama ratusan orang agar bisa mengikuti jejak baik NTB. “Di sini ada Kabid ikut, penyusun laporan, yang urus barang dan inspektorat juga ada ikut,” tandasnya. (zwr)
