Ratusan Mahasiswa IAIN Dipaksa Cuti

Ratusan Mahasiswa IAIN Dipaksa Cuti
GAGAL : Anggota DPRD NTB mendatangi pihak kampus IAIN Mataram terkait peraturan batas akhir pembayaran SPP Rabu kemarin (22/3). Akibat kebijakan ini ratusan mahasiswa cuti karena terlambat membayar SPP. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Ratusan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dipaksa cuti oleh pihak kampus. Kebijakan tersebut diambil  karena terlambat membayar kewajiban SPP yang dijadwalkan mulai 9 Januari hingga 3 Februari 2017 lalu.

Atas kebijakan kampus yang dinilai merugikan tersebut, mahasiswa IAIN telah melakukan aksi unjuk rasa sebanyak 12 kali. Para mahasiswa juga berkali-kali mendatangi gedung DPRD NTB untuk meminta pertolongan. Namun, IAIN bergeming.

Kepastian tidak adanya perpanjangan pembayaran SPP, ditegaskan pihak kampus saat didatangi oleh pimpinan DPRD NTB Mori Hanafi, anggota Komisi V TGH Muammar Arafat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M Suruji, Rabu kemarin (22/3).

[postingan number=5 tag=”iain”]

Rektor IAIN Mataram, H Mutawalli dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kebijakan tidak adanya perpanjangan waktu pembayaran SPP mulai dilaksanakan tahun 2017. Tahun-tahun sebelumnya, diakui ada waktu perpanjangan. “Kita ingin tertibkan, ini sudah jadi kebijakan, yang telat bayar harus ambil cuti,” ujarnya, kemarin.

Atas kebijakan tersebut, dirinya pernah mendapat teror dan ancaman pembunuhan. Oknum yang mengirimkan ancaman merupakan salah satu mahasiswa yang tidak suka dengan kebijakan baru pihak kampus. “Ada ancaman pembunuhan yang kami terima, kami ini kan hanya laksanakan aturan,” tegas Mutawalli.

Jumlah mahasiswa yang belum membayar SPP sebanyak 309 orang. Semuanya harus mengambil cuti. Namun yang tercatat sampai saat ini baru 152 mahasiswa telah mengajukan cuti. Mereka terdiri dari 54 mahasiswa Fakultas Tarbiyah, 76 mahasiswa Fakultas Syariah dan 22 mahasiswa Fakultas Dakwah.

Sementara itu, sisanya sebanyak 157 mahasiswa belum jelas nasibnya karena tidak mengambil surat cuti. Pihak kampus sendiri dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali mengambil cuti bagi mahasiswa yang telat membayar SPP. “Ini adalah keputusan rektorat, keputusan kolektif. Ketika tidak bayar SPP, maka dianggap cuti,” ucap Mutawalli.

Menurutnya, kebijakan baru ini bagian dari perbaikan sistem. Sosialisasi juga telah dilakukan sebelum kebijakan diterapkan. Bagi Mutawalli, kebijakan menganggap cuti mahasiswa yang tidak membayar SPP merupakan sistem baik yang harus dipertahankan.

Pimpinan DPRD NTB, Mori Hanafi mengatakan, setelah mahasiswa datang meminta bantuan, telah dilakukan pertemuan antara komisi V dengan pihak rektorat. Namun waktu itu, pihak kampus belum memberikan jawaban karena harus rapat pimpinan.

Masalahnya, sampai saat ini pihak kampus tidak pernah memberikan jawaban kepada DPRD. Padahal, pihak IAIN telah berkomitmen untuk menyelesaikan dengan baik masalah tersebut. “Makanya kedatangan kami kesini untuk memperjelas itu, kita selesaikan dengan baik,” kata Mori.

Menurut Mori, pihak kampus seharusnya bisa memberikan toleransi kepada mahasiswa. Pasalnya, kebijakan tersebut masih baru sehingga harus ada kelonggaran. “Kan bisa semester depan baru aktif diberlakukan, semester ini berikan saja kelonggaran,” pintanya.

Dijelaskan, ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit. Apalagi mahasiswa di IAIN rata-rata merupakan anak petani. Jangankan untuk membayar SPP tepat waktu, bertahan hidup saja masih kesulitan. Disinilah pentingnya ada kebijakan yang pro pada mahasiswa karena kesulitan dalam hal ekonomi.

Hal yang sama disampaikan anggota komisi V DPRD NTB, TGH Muammar Arafat. Politisi Golkar yang juga memiliki lembaga pendidikan itu sangat memahami kebijakan kampus IAIN. Namun seharusnya, semua dilakukan secara bertahap sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Berbeda dengan para wakil rakyat, Kepala Dinas  Dikbud NTB, H Muhammad Suruji sangat mendukung kebijakan kampus IAIN. Menurutnya, tertib administrasi keuangan itu sangat penting. “IAIN ini kampus besar, kenapa tidak dari dulu dilakukan penertiban seperti ini. Kenapa baru sekarang?. Saya dukung kebijakan kampus IAIN,” ujar pria yang juga pernah menjadi Rektor STKIP Hamzanwadi itu.

Bagi Suruji, semua mahasiswa harus taat pada aturan kampus. Untuk mahasiswa yang tidak bisa mengikuti aturan, sebaiknya mencari kampus lain tempat kuliah. “Suruh saja mereka kuliah di kampus lain, masalah ini sudah selesai kok,” katanya santai.

Salah seorang mahasiswa yang terlambat membayar SPP, Supratman sangat kecewa dengan kebijakan kampus. Mahasiswa asal Sumbawa ini mengaku terlambat membayar SPP karena bencana alam yang sempat menghantam Sumbawa beberapa waktu lalu.

Saat itu, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) ini terlambat kembali ke Mataram. Ia tidak mengetahui jika batas pembayaran SPP tanggal 3 Februari dan tidak ada perpanjangan. “Biasanya kan ada perpanjangan pembayaran, kenapa waktu saya datang sudah tidak boleh bayar dan dipaksa cuti?. Ini kan aneh, saya jadi korban kebijakan yang tidak pernah disosialisasikan. Saya tidak mau cuti, saya hanya telat bayar bukan tidak mampu bayar, itupun karena bencana banjir. Masa kampus ini tidak ada pengertiannya,” kesal Supratman saat ditemui Radar Lombok di sekitar kampus IAIN.

Mahasiswa lainnya, Bayu Ariyadi mengancam akan tetap melawan kebijakan kampus yang tidak peduli dengan nasib mahasiswa. “Kita akan bergerak lagi, habis-habisan sudah. Dewan juga sudah janji mau selamatkan nasib mahasiswa, mana buktinya?. Pokoknya kami tidak terima dan akan demo lagi,” tegasnya.

Wakil Rektor I IAIN Mataram, H Masnun yang dikonfirmasi mengaku pernyataan mahasiswa adalah kebohongan. Pihaknya telah melakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Keputusan sudah diambil dan tidak akan ditinjau kembali.

Sikap tegas yang diambil pihaknya, memang cukup berat. Masnun  mengaku sering mendapat intimidasi bahkan ancaman pembunuhan. “Saya pernah ditodong senjata oleh orangtua mahasiswa, tapi keputusan ini harus tetap dijalankan. Sosialisasi terkait pembayaran SPP sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya,” kata Masnun.

Mahasiswa yang berdemo masalah kebijakan kampus, menurutnya lebih banyak dari kampus lain. Hanya sedikit yang memang mahasiswa IAIN. Hal yang lebih mengherankan lagi, para pendemo sudah membayar SPP. Sedangkan mahasiswa yang belum membayar SPP, tidak ikut dalam demo tersebut. “Saya tidak bisa sebutkan motifnya apa, tapi kok banyak mahasiswa UNRAM yang ikut demo,” ungkapnya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid