SELONG—Meski sebagian gudang tembakau sudah di tutup, namun hingga kini masih ada ribuan kilo gram atau ratusan kwintal tembakau Virginia masyarakat Lotim yang belum terjual. Hal ini terjadi, karena pihak perusahaan tembakau tidak mau menerima tembakau masyarakat yang kualitasnya kurang bagus.
Kenyataan ini disampaikan Kepala Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Lotim, Muhammad Tahir ketika dijumpai Radar Lombok, Senin (14/11). Menurutnya, harga tembakau saat ini memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hanya saja, harga tinggi itu hanya untuk tembakau yang kualitasnya bagus, dan warnanya juga bagus. Sedangkan untuk tembakau yang kualitasnya jelek, hingga kini masih di simpan oleh petani. Kondisi ini, tak ayal para petani tembakau mengalami kerugian yang sangat tinggi.
“Jika kita lihat dari harga tahun lalu, saat ini menang harganya bagus. Namun itu berlaku untuk yang bagus saja. Sedangkan yang hitam, hingga saat ini masih di simpan oleh petani, karena tidak ada gudang yang mau menerima. Kecuali gudang Sadana yang mau mengambil, itu pun harganya hanya 500 ribu saja per kwintal,” ungkapnya.
Padahal sambungnya, untuk harga tembakau yang kualitasnya bagus mencapai Rp 4,2 juta per kwintal. Dengan dibeli Rp 500 ribu per kwintal untuk tembakau yang kualitasnya kurang bagus itu, membuat petani mengalami kerugian yang cukup tinggi, bahkan tidak bisa menutupi modal yang telah dikeluarkan.
Sementara tahun ini rata-rata petani tembakau tidak ada yang kualitas tembakaunya bagus, dikarenakan factor cuaca yang tidak mendukung. Seandainya pemerintah lebih awal menetapkan harga, petani tidak akan mengalami kerugian seperti ini.
“Saya tidak bisa menyalahkan perusahaan, dan saya juga tidak bisa menyalahkan petani. Namun yang saya harapkan saat ini, bagaimana tembakau petani bisa dibeli, agar bisa mengurangi beban masyarakat,” harap Kades.
Dengan kondisi saat ini, dimana banyak anggota DPR yang yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Karena penetapan harga telah dilakukan, tentu menjadi percuma. Seharusnya anggota DPR hadir lebih awal di lapangan, dan tidak hanya datang setelah petani mengalami kerugian.
“Coba saja bayangkan, waktu penetapan harga itu yang hadir hanya Pak Mahrim dari dewan daerah (Lotim), dan Pak Dewan dari Provinsi. Terus yang lain kenapa tidak bisa hadir? Sekarang ketika tembakau petani sudah habis, baru seperti ini. Sudah telat pak,” tegasnya.
Disampaikan, jika pemerintah benar-benar ingin memperhatikan nasib petani, dari awal sejak mulai menanam atau penjualan, pemerintah seharusnya melakukan penetapan harga dan pengawasan terhadap perusahaan tembakau. Sehingga semua tembakau petani bisa diserap dengan harga yang sesuai. “Tidak seperti saat ini, ketika sudah selesai baru muncul. Coba dari awal gunakan power (kekuatan) dan politiknya untuk membantu nasib petani,” kesal Kades Tahir.
Tahir yang juga Ketua Koordinasi Petani Tembakau wilayah selatan ini mengatakan, pada saat penetapan harga dengan pihak pemeritah, telah disepakati biaya produksi tembakau untuk satu hektar yang mencapai Rp 50 juta, akan di beli dengan Rp 60 juta. Namun kenyataannya tidak seperti itu.
“Jadi hitung-hitungannya petani akan diuntungkan Rp 10 juta. Namun di lapangan tidak seperti itu, dan tembakau petani hasilnya hitam. Memang benar tembakau yang bagus diambil dengan harga Rp 4,2 juta, namun hanya sebagian saja. Kan yang bagus hanya beberapa kwintal saja, terus yang jeleknya kita apakan? Sekarang ketika petani sudah merugi, baru dia (dewan) turun ke lapangan. Kemarin-kemarin kemana?” tanyanya.
Salah satu petani, Baiq Nurhayati asal Desa Lepak Timur juga mengatakan hal senada. Untuk tahun ini penjualan tembakau mengalami kerugian, selain disebabkan hasil pengopenan yang kurang baik, juga karena harga pupuk yang sangat tinggi.
“Untuk pupuk saja pada tahun ini harga yang sebenarnya Rp 180 ribu. Namun karena langka, petani membeli pupuk dengan harga Rp 240 ribu hingga Rp 260 ribu. Tapi bagaimana lagi, mau gak mau kita harus beli. Daripada kita tidak punya pupuk,” ungkapnya.
Melihat kondisi tembakau di wilayahnya yang masih banyak belum terjual, dia meminta pemerintah untuk membantu petani tembakau. Meskipun perusahaan hanya membeli dengan harga yang murah, asalkan biaya produksi bisa dibantu.
Sementara itu, ketika Radar Lombok hendak konfirmasi ke gedung dewan, ternyata semua anggota dewan sudah tidak ada di tempat. Hanya pihak sekuriti (satpam) yang masih berjaga, dan mengatakan kalau semua anggota dewan sudah pulang. (cr-wan)
