PRAYA – Ratusan kepala desa (kades) di Lombok Tengah melakukan kunjungan kerja ke ibu kota Jakarta. Agendanya, mereka akan menemui komisi V DPR RI untuk membahas pemekaran desa, terutama mempertanyakan kapan rencana desa persiapan untuk bisa menjadi desa definitif. Di satu sisi, para kades juga ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI untuk belajar pengembangan potensi desa wisata.
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah, Suasto Hadiputro Armin menegaskan, kunjungan kerja untuk para kades memang agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Namun kali ini mereka juga sembari mendatangi komisi V DPR RI untuk mempertanyakan terkait dengan nasip desa persiapan yang masih belum jelas kapan menjadi desa definitif. “Kita studi banding ke komisi V DPR RI untuk membicarakan terkait beberapa agenda daerah yang belum selesai. Termasuk nasib desa persiapan yang tidak kunjung keluar menjadi desa definitif dari pemerintah pusat. Makanya kita langsung datang ke Jakarta untuk bisa memperjuangkan desa persiapan menjadi definitif ini,” ungkap Suasto Hadiputro Armin saat dihubungi Radar Lombok, Rabu (15/6).
Terlebih saat ini banyak desa persiapan yang sudah lebih dari enam tahun tak kunjung menjadi desa definitif yang secara langsung akan sangat membebankan desa induk. Sehingga hal inilah yang membuat pembangunan di desa tidak bisa berjalan maksimal, karena banyak anggaran yang terpacu untuk desa persiapan. “Kita juga berharap setelah kita kunjungan ke DPR RI, Kemenparekraf RI dan beberapa desa percontohan di Jawa Barat kita mendapatkan hasil dan bagaimana mengimpelementasikannya di desa kita nanti. Termasuk kita berharap agar komisi V DPR RI mendengar apresiasi kami untuk memperjuangkan agar desa persiapan bisa segera menjadi desa definitif,” terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kades Ungga Kecamatan Praya Barat Daya ini menyatakan kedepan juga kades yang desa mereka memiliki potensi yang sama dengan desa wisata tempat mereka belajar agar bisa menjadikan contoh desa wisata yang mereka kunjungi. “Tentunya dengan dukungan penganggaran melalui dana desa,” terangnya.
Lebih jauh disampaikan bahwa pihaknya juga sudah menyampaikan aspirasi dari Desa lingkar KEK Mandalika untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam bekerja di KEK Mandalika. “Kita berharap agar apa yang kita suarakan ini bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat dan berbagai potensi desa bisa kita kembangkan,” terangnya. (met)
