MATARAM-Ratusan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Mataram yang bergerak di usaha makanan dan minuman belum mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu penyebabnya adalah mahalnya biaya sertifikasi.
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram I Gusti Ayu Yuliana mengatakan, jumlah IKM di Kota Mataram terus meningkat. Namun baru sebagaian yang sudah memiliki sertifikat halal. “ Salah satu penyebabnya karena pengurusan izin yang telalu mahal sampai jutaan. Banyak pelaku usaha yang enggan mengurus,” ungkapnya saat menemui salah satu IKM di Lingkungan Muhajirin Dasan Agung kemarin.
Yuli mengulangi ada banyak IKM di Kota Mataram ini. Di setiap kelurahan ada 5 sampai 6 IKM. Ada yang berpandangan, ketimbang mengeluarkan biaya mahal untuk proses sertifikasi, lebih baik uang dipakai untuk menambah modal usaha.
Untuk itu dinas akan membantu IKM. Pelaku usaha akan dibantu mengurus sertifikat halal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menyangkut kesehatan makanan. “ Saat ini kita sudah salurkan bantuan ke IKM bersumber dari APBD sebesar Rp 100 juta, ini untuk mengurus sertifikat,” jelasnya.
Yang diprioritaskan mendapat bantuan adalah IKM yang memiliki izin pangan industri rumah tangga (PIRT). Produknya juga dijual antar kabupaten. Serta beberapa produk olahan IKM sudah masuk toko modern.
Hal itu dimaksudkan agar IKM bisa lebih berkembang, Sertifikat halal akan membuat masyarakat luas bisa mudah menerima produk yang mereka pasarkan. “Jaminan halal dari produk (makanan dan minuman) sangat penting karena mayoritas pembeli adalah muslim,” ungkapnya.
Salah seorang pemilik IKM, Yuli Krisnayanti mengatakan, sejak 10 tahun lalu industrinya memproduk kue kering. Salah satu kendala pasar adalah sertifikat halal.” Saya berharap bisa masuk ke pasar moderen, seperti hasil IKM lainya dari daerah luar,” katanya.(dir)
