MATARAM – Nasib ratusan honorer Kota Mataram yang tidak lolos pendataan pegawai nonaparatur sipil negara atau non-ASN masih tak menentu. Di samping itu, ratusan honorer ini juga belum bisa masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) meski masa pendataan honorer non-ASN seluruh Indonesia sudah ditutup 30 September lalu. Sampai ada pengumuman dari BKN ini, ratusan honorer tersebut untuk sementara masuk daftar hitam atau di-blacklist oleh BKN. ‘’Dari hasil pendataan memang ada ratusan orang teman-teman honorer kita yang tidak lolos pendataan dari BKN,’’ ujar Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito, kemarin.
Dengan ditutupnya pendataan honorer yang dilakukan sejak pertengahan tahun, Kota Mataram sudah mengumpulkan seluruh kepala OPD untuk menyampaikan permakluman terkait dengan ratusan tenaga honorer yang tidak masuk data base BKN. Karena berdasarkan data Kota Mataram yang memiliki 5004 honorer, hanya 4.353 honorer yang masuk dalam data base BKN. Sedangkan sisa ratusan honorer tidak bisa diakomodir. ‘’Hanya 4 ribu sekian yang lolos pendataan oleh BKN. Sisanya tidak bisa diakomodir,’’ katanya.
Mereka yang tidak lolos pendataan ini dianggap tidak sesuai kategori pegawai non-ASN. Sebagian besar yang tidak lolos pendataan ini merupakan honorer baru karena belum genap satu tahun bekerja sebagai honorer. Untuk rencana pemerintah pusat yang mewacanakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023, pemerintah daerah seluruh Indonesia diminta melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN. Kota Mataram sendiri hanya melakukan pendataan dan menyerahkan data yang dikumpulkan ke BKN. ‘’Kita di daerah hanya melakukan pendataan saja. Hasilnya kita serahkan ke pusat karena kriteria dan syaratnya ada di sana,’’ ungkapnya.
Sedangkan untuk kebijakan lebih lanjutnya setelah pendataan dituntaskan, tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat. ‘’Tapi kita berharap agar keberadaan pegawai honoer tetap bisa diakomodir. Karena sampai saat ini teman-teman ini masih sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDPM) Kota Mataram mengatakan, ada 105 tenaga honorer Kota Mataram yang datanya tidak masuk data base BKN. Honorer yang tidak lolos verifikasi ini tersebar di 8 SKPD. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya. ‘’Ada 105 yang tidak lolos. Ada sopir, keamanan, cleaning service dan lainnya. Tapi masih ada ruang kita secara desk dan dokumen setelah pengumuman itu aplikasinya dibuka, tinggal kita input,’’ katanya.
Selanjutnya, BKPSDM masih akan melakukan verifikasi dan pengumuman untuk honorer yang lolos pendataan BKN. ‘’Nanti uji publiknya sampai tanggal 22 (Oktober) dan dilanjutkan pengumuman,’’ ungkapnya.
Penyebab honorer tak lolos verifikasi ini beragam jenisnya, seperti adanya perbedaan antara nomor induk kependudukan (NIK) dengan nama. Untuk honorer yang tidak lolos verifikasi ini masih menunggu ketentuan lebih lanjut. ‘’Nanti kita minta mereka siapkan dokumen pada saat uji publik. Kan verifikasi faktual (verfal) ada sekian yang memenuhi syarat belum bisa masuk datanya. Uji publik itu pengumuman ada di laman website yang bisa diakses oleh warga masyarakat,’’ terangnya. (gal)
