MATARAM – Hujan yang mengguyur Kota Mataram beberapa hari terakhir menyebabkan ratusan hektar sawah terendam air, terutama areal persawahan di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di Kecamatan Sekarbela.
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H. Mutawali mengatakan, informasi terendamnya ratusan hektar sawah diterima dari penyuluh pertanian.” Informasi yang saya terima kurang lebih ratusan hektar lahan pertanian yang terendam,” kata Mutawali kepada Radar Lombok (5/2) kemarin.
[postingan number=3 tag=”banjir”]
Meski sudah ada laporan awal, pihaknya belum bisa memastikan berapa luas sawah yang terendam. Untuk itu pihkanya meminta petugas penyuluh melakukan pendataan yang lebih pasti untuk mendapatkan data yang akurat.
Selain itu pihaknya juga meminta dilakukan pendataan soal berapa hektar lahan yang terendam itu ditanami tanaman oleh petani. Pihaknya menerima laporan kalau lahan pertanian yang terendam itu sebagian besar lahan yang belum ditanami. Sebagian memang ada yang sudah ditanami padi.
Dinas belum bisa memperkirakan berapa kerugian petani, sebab pendataan juga masih dilakukan. Namun dinas memperkirakan kerugian tidak terlalu besar. Kalau memang ada yang mengalami kerugian, pihak pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan bibit kepada petani untuk mengurangi kerugian yang dialami. “ Kita tunggu data yang pasti kemudian dicarikan bantuan untuk petani,” ungkapnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Mataram H. Muhammad Ehlas mengatakan, musibah banjir menyebabkan kerugian besar bagi petani. Banjir akan menyebabkan keterlambatan waktu penanaman. Biasanya kalau petani sudah terlambat menanam, padi rentan diserang penyakit.” Petani pasti rugi besar karena mereka terlambat menanam,” tegasnya.
Kalaupun ada bantuan dari pemerintah berupa bibit, hal ini dianggap tidak efektif karena bibit yang akan ditanama sudah terlambat akibat dari dari lahan pertanian yang terendam. “ Bantuan bisa saja didapat, tapi berpotensi tanaman rusak,” kata Ehlas.
Salah satu solusi kata Ehlas, pemerintah jangan hanya memperhatikan kelompok tani, tetapi juga petugas pertanian seperti juru air (pekaseh). Pekaseh adalah penentu lahan pertanian karena ia yang mengatur keluar-masuknya air.” Kelompok tani tidak ada perannya di lapangan, yang ada itu pekaseh,” katanya.
Dengan kondisi sekarang, ia meminta Dinas Pertanian bisa menggerakkan semua petani untuk melakukan gotong-royong membersihkan saluran yang menghambat air.(ami)
