Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Jasa Tenaga Non Pegawai Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS membawa angin segar bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS, tidak terkecuali Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah masuk Kategori II (KII).
Kemarin sore, ratusan GTT KII dari berbagai kecamatan menemui bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid di pendopo bupati di Giri Menang. Namun bupati tidak lama menemui para guru. Sebagai gantinya, ia meminta istrinya, Hj. Khairatun Fauzan Khalid menemani dan mendengar aspirasi mereka. Kebetulan pada jam yang sama harus menghadiri sebuah acara.
Baharuddin, GTT dari SDN 2 Lembar yang mengkoordinir rombongan mengungkapkan tujuannya yakni silaturahmi dan menyatakan terima kasih atas kebijakan Pemkab Lobar mengeluarkan Perbup.
[postingan number=3 tag=”perbup”]
Diceritakannya, GTT di Lobar berjumlah 2.591 orang, sedangkan anggaran yang disediakan untuk pembayaran jasa berdasarkan Perbup tahun ini hanya akan menyasar 1.100 orang. “Kami dari KII mohon diprioritaskan,” pinta Baharuddin.
Mendengar itu, Khairatun pun berjanji meneruskan hal tersebut ke SKPD terkait. “Nanti juga saya bisikin bapak,” jawab Khairatun.
Disamping memohon prioritas, para guru meminta agar SK penetapan mereka sebagai GTT dalam KII dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian hak sertifikasi. Mendengar itu, Ketua TP PKK Lobar ini pun juga berjanji meneruskan hal itu ke SKPD penanggung jawab. “Sertifikasi itu kan punya aturan tersendiri? Guru negeri saja belum tentu memperoleh sertifikasi. Kan ada prosedurnya sendiri-sendiri.” ungkapnya.
GTT KII berjumlah 475 orang di tingkat SMA/SMK, SD dan SMP se-Lobar. Belum dilakukan pengklasifikasian mana GTT SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkab Lobar.(zul)
