MATARAM – Puluhan anggota DPRD melakukan rapid test sebelum melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, Jumat (24/7). Hasilnya, dua orang yang akan mengikuti kunker ternyata reaktif Covid-19.
Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Mahdi mengungkapkan, jumlah anggota DPRD yang ikut melaksanakan rapid test sebanyak 40 orang. Kemudian ditambah dengan 10 orang pendamping dari Sekretariat DPRD. “Jadi ada dua orang yang reaktif hasil repid test tadi,” terang Mahdi kepada Radar Lombok, Jumat sore (24/7).
Total jumlah anggota DPRD NTB sebanyak 65 orang. Namun yang mengikuti rapid test hanya 40 orang saja. Hasil rapid test tersebut, sebagai syarat untuk bisa melaksanakan kunker.
Sebanyak 2 orang yang reaktif hasil rapid test tersebut, terdiri dari 1 anggota DPRD dan 1 orang pendamping. “Dari 40 orang anggota yang di-rapid test, 1 orang reaktif,” ungkap Mahdi.
Identitas anggota DPRD yang reaktif tersebut, tidak bisa disebutkan oleh Mahdi. Begitu pula dengan salah seorang pendamping yang hasilnya reaktif. “Siapa orangnya, ini menyangkut kode etik kedokteran, tidak untuk diumumkan,” kata Mahdi.
Ditegaskan, bagi anggota DPRD dan pendamping yang reaktif, dipastikan tidak akan mengikuti Kunker. Perjalanan dinas mereka dibatalkan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Kedua orang yang reaktif, juga harus melakukan isolasi mandiri sesuai ketentuan pemerintah. Isolasi mandiri terse selama 14 hari sembari menunggu kepastian hasil pemeriksaan swab sebagai tindaklanjutnya. “Mereka tidak ikut perjalanan dinas dan melakukan isolasi diri selama 14 hari. Yang pendamping juga batal pergi,” ucap Mahdi.
Sementara itu, Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB, Edi Ramlan saat berada di gedung DPRD menyampaikan, sudah banyak pejabat di Pemprov NTB yang telah dilakukan rapid test. “Hari ini diprioritaskan yang akan Kunker hari Minggu besok,” ujarnya.
Menurut Edi Ramlan, sebelum kegiatan rapid test ini dilakukan, beberapa anggota DPRD yang sempat ke pulau Sumbawa juga sudah melakukan rapid test. “Beberapa dewan dan Kadis juga sudah rapid test sebelumnya. Kalau yang hari ini, rapid test sebagai syarat perjalanan dinas,” katanya.
Bagi anggota DPRD yang hasil rapid test reaktif, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. “Di Pol-PP kemarin ada 18 orang reaktif. Sekarang di DPRD, bagi yang reaktif tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas, mereka harus menunda. Kemudian memastikan dengan pemeriksaan swab, orang tersebut harus isolasi mandiri, karena pemeriksaan swab juga butuh waktu,” terang Edi Ramlan. (zwr)
