Raperda Nyongkolan Mulai Diparipurnakan

SOLUSI : Raperda Nyongkolan dinilai menjadi solusi untuk menjawab keluhan masyarakat tentang kegiatan penggunaan jalan yang menyebabkan kemacetan. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan atau yang lebih populer disebut Raperda Nyongkolan, akan mulai diparipurnakan Selasa (1/12) hari ini. Raperda yang dulu sempat ditolak masyarakat tersebut akan dibahas bersama lima Raperda prakarsa DPRD NTB lainnya. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB, H Makmun mengatakan, salah satu tujuan utama Raperda Nyongkolan untuk menjawab banyaknya keluhan dari masyarakat. “Besok diparipurnakan. Raperda ini agar tidak ada keluhan masyarakat saat kegiatan nyongkolan yang sering buat buat kemacetan,” ujarnya kepada Radar Lombok, Senin (30/11).

Selama ini, kegiatan kemasyarakatan yang menggunakan jalan seperti nyongkolan, belum diatur dengan baik. Dampaknya merugikan banyak masyarakat lain. “Ada yang mengeluh sampai terlambat shalat Ashar karena terjebak di jalan akibat nyongkolan,” kata Makmun. 

Ke depan, setiap kegiatan masyarakat seperti nyongkolan dan lainnya akan dikawal oleh aparat keamanan. Aparat bertanggung jawab menjaga dan mengatur arus lalu lintas serta kelancaran kegiatan. Keterlibatan aparat selama ini masih minim dalam kegiatan nyongkolan. Kadang ada pengawalan, namun di banyak tempat justru tanpa keterlibatan aparat. “Dulu Raperda ini sempat ditolak, karena ada klausul harus dapat izin. Di Raperda sekarang ini cukup memberitahu saja,” ungkap Makmun. 

Aparat keamanan memiliki kewajiban menerima surat pemberitahuan tersebut untuk kemudian memberikan pengawalan. “Di sini perbedaan Raperda yang lama dan sekarang, kita lebih lunak sekarang. Yang semula harus minta izin, jadi cukup memberitahukan. Jika dalam 1 kali 24 jam tidak ada respons, secara otomatis dianggap telah mengetahui. Jenisnya sama seperti unjuk rasa, cukup pemberitahuan ke aparat,” jelas Makmun. 

Selain itu, kegiatan nyongkolan sering menyebabkan perkelahian. Hal itu dikarenakan banyak peserta nyongkolan dalam kondisi mabuk. “Perkelahian banyak terjadi saat nyongkolan akibat miras. Kita sudah atur agar pengguna jalan harus tertib, tidak mabuk,” katanya. 

Penggunaan jalan yang cenderung menyimpang dari fungsi utamanya, tidak hanya menimbulkan kemacetan dan membawa dampak buruk bagi kelancaran lalu lintas. Namun juga memberikan dampak high cost economy dalam aktivitas transportasi barang dan jasa. 

Wakil ketua Bapemperda DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi menyadari jika Raperda tersebut dulunya pernah mendapat penolakan dari masyarakat. “Makanya sekarang kita berikan alasan-alasan dan dan penjelasan-penjelasan lebih lengkap,” ucapnya. 

Salah satu penyebab Raperda tersebut mendapat penolakan, karena dinilai mencampuri adat dan istiadat di Pulau Lombok seperti acara nyongkolan. Kegiatan nyongkolan yang menggunakan jalan raya merupakan tradisi. Bapemperda menjadikan Raperda tersebut sebagai prioritas untuk ditetapkan, karena dinilai sangat penting. “Kegiatan adat istiadat masyarakat harus dihormati dan ditertibkan, agar tidak mengganggu kepentingan umum. Sering kali kegiatan di jalan mengganggu masyarakat lain,” jelas Nuna. 

Menurut Nuna, masyarakat NTB selama ini sering menggunakan jalan dalam proses adat istiadat. Hal itu harus ditata demi kebaikan bersama. “Sebab pada kenyataanya, masyarakat kita mengunakan jalan raya dalam prosesi adat nyongkolanya. Ini kita lakukan agar ada dasar dari instansi terkait baik perhubungan maupun kepolisian, untuk ikut membantu kelancaran saat prosesi adat nyongkolan,” ucap politisi PDIP ini. 

Tahun 2016 lalu, Raperda tersebut dinilai akan mempersulit tradisi suku Sasak dalam melakukan nyongkolan atau suku Mbojo saat mengantar mahar. Belum lagi acara maulid, upacara ngaben, pawai, mengantar jenazah, dan lain sebagainya.

Ketua harian Majelis Adat Sasak (MAS), H Lalu Bayu Windia mengatakan, saat itu pihaknya bukan menolak Raperda, namun terdapat beberapa poin yang tidak bisa diterima. Masukan dan saran juga sudah disampaikan ketika Raperda pertama kali diusulkan tahun 2016. Lalu Bayu yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini, memastikan akan mendukung Raperda tersebut apabila tidak ada pasal-pasal kontroversial. “Kita dulu selaku MAS, kritisi klausul harus ada izin dari aparat. Masa demo aja pemberitahuan, terus masyarakat yang melaksanakan adat harus minta izin,” ujarnya. 

Aksi unjuk rasa juga sering dilaksanakan di jalan raya. Kegiatan tersebut bahkan mengganggu arus lalu lintas. Namun tidak ada kewajiban kelompok yang ingin berunjuk rasa harus mendapatkan izin kepolisian. Sifatnya hanyalah surat pemberitahuan. 

Bayu membayangkan jika kegiatan masyarakat seperti nyongkolan harus mendapatkan izin kepolisian, tentu saja prosesnya cukup lama. Belum lagi jika masyarakat yang mengantar jenazah ke kuburan melalui jalan raya. “Gimana dengan orang yang bawa jenazah juga. Masa harus izin. Itu yang kita kasi masukan dulu. Kalau sekarang tidak ada pasal-pasal seperti itu, tentu kita akan dukung Raperda,” ucapnya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaHARUM Optimalkan RTH Sebagai Pengendali Banjir
Berita berikutnyaEkspor Benur Disetop Untungkan Nelayan Budidaya