RAPBD Loteng Tembus Rp 1,8 Triliun

SAMPAIKAN: Jubir gabungan komisi DPRD Lombok Tengah, Muhammad Humaidi menyampaikan nota keuangan dan RAPBD 2017 (DHALLA/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar rapat paripurna, kemarin.

Agenda laporan gabungan komisi ini menyampaikan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun 2017. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lombok Tengah H Achmad Puaddi FT dan jajarannya, serta dihadiri Wabup L Pathul Bahri.

Jubir gabungan komisi DPRD Lombok Tengah, Muhammad Humaidi memaparan, total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 1.390.283.396.546. Sedangkan belanja daerah ditambah dengan biaya pengeluaran sebesar Rp 1.390.283.396.546. ‘’Sehingga struktur RAPBD Lombok Tengah tahun 2017 direncanakan dalam posisi berimbang,’’ paparnya.

Humaidi mengurai, RAPBD tersebut terbentuk setelah melalui dinamika panjang dalam pembahasan komisi. Dinamika yang berpengaruh terhadap pendapatan maupun belanja yang telah ditetapkan dalam Kenijakan Umum Anggaran dan Priotitas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Terutama perkembangan informasi definitif terhadap rinciang alokasi dana perimbangan maupun lainnya.

Humaidi menyebut, dinamika tersebut antara lain; dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak semual ditetapkan Rp 79,3 miliar mengalami penambahan Rp 18,5 miliar. Dana bagi hasil pajak bertambah Rp 897 miliar, bagi hasil bukan pajak bertambah Rp 17,6 miliar. ‘’ Dana ini rencananya akan dialokasikan untu BOP DAK fisik, tambahan ADD, insentif GTT, pendidikan mulok dan penambahan anggaran kantor bupati,’’ sebutnya.

Humaidi melanjutkan, DAK sebesar 396,7 miliar. Rincinya DAK fisik Rp 165 miliar meliputi DAK reguler Rp 48 miliar. Terdiri dari DAK bidang pendidikan 18,9 miliar, bidang kesehatan Rp 12 miliar, lutkan 2 miliar, pertanian Rp 5 miliar, koperasi dan UKM Rp 500 juta, pariwisata Rp 4 miliar.

BACA JUGA :  Isra Mikraj Ditunggangi Selebaran Politik

Kemudian DAK penugasan sebesar Rp 108,7 miliar. Rincinya DAK air minum pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Rp 5,2 miliar, DAK jalan pada Dinas PUPR Rp 4 miliar, DAK sanitasi pada Dinas Lingkungan Hidup Rp 4 miliar, DAK irigasi Rp 12,1 miliar, dan DAK pasar pada Disperindag Rp 2,2 miliar. ‘’Kemudian DAK afirmasi yang diterima sebesar Rp 7.6 miliar diarahkan untuk bidang transportasi,’’ urainya.

selain DAK fisik juga ada DAK nonfisik sebesar Rp 231,6 miliar. Dialokasikan untuk BOP PAUD Rp 17,1 miliar, tunjangan profesi guru Rp 186 miliar, tambahan penghasilan guru R 2,3 miliar, BOK Rp 15 miliar, akreditasi puskesmas Rp 1,6 miliar, jaminan persalinan Rp 5,4 miliar, bantuan operasional KB Rp 951 juta, dan dana pelayanan adminduk Rp 2,2 miliar.

Humaidi melanjutkan ke dana koreksi (rasionalisasi) komisi I sebesar Rp 5,8 miliar. Rincinya Satpol PP dikurangi Rp 1,5 juta, Bagian APU Rp 1,7 juta, Baguan Humas Rp 2 juta, Bagian Organisasi Rp2,8 juta, Badan Kepegawaian dan Diklat Rp 243 juta, Dinas Dukcapil Rp 263 juta, BPMD Rp 522 juta, Sekretariat DPRD Rp 1,3 miliar, dan Bagian Umum Rp 3,5 miliar.

Dana rasionalisasi ini kemudian dialihkan sebesar Rp 5,8 miliar juga. Yakni, Sekretariat DPRD bertambah 216 miliar, Bagian Umum Rp 500 juta, BMPD Rp 1,7 miliar, Dukcapil Rp 2,2 miliar, dan Bagian Kesra Rp 3,4 miliar.

Kemudian Komisi II juga merasionalisasai anggaran Disbudpar Rp 1,1 miliar, Diskoperindag Rp 1 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp 92 juta, dan BPKAD ditambah Rp 691 miliar. Komisi III terdapat rasionalisasi sebesar Rp 761 miliar.

BACA JUGA :  Petani Tembakau Risau, Dinas Klaim Aman

Dari dinamika tersebut, jelas Humaidi, maka disetujui anggaran tahun 2017 bersama eksekutif. Yakni, pendapatan daerah Rp 1.833.758.150.536 triliun bersumber dari PAD Rp 170 miliar, dana perimbangan Rp 1,4 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 170 miliar.

Kemudian belanja daerah sebesar Rp 1.824.001.732.263 meliputi belanja tidak langsung (pegawai) Rp 1,1 triliun dan belanja langsung (rakyat) Rp 232 miliar. Rincinya, belanja pegawai sebesar Rp 861 miliar bertambah Rp 189 miliar, belanja bunga Rp 350 juta, belanja hibah Rp 26,8 miliar bertambah Rp 16,9 miliar, belanja bansos Rp 1 miliar berkurang 852 juta, belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dan pemdes Rp 7,7 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes Rp 234 miliar bertambah Rp 27 miliar, belanja tidak terduga Rp 1 miliar.

Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 691 miliar bertambah Rp 218 miliar. ‘’Sehingga terdapat surplus Rp 9,7 miliar,’’ urainya.

Kemudian pembiayaan daerah pada komponen penerimaan Rp 7,3 miliar, komponen pengeluaran Rp 17,1 miliar, pembayaran pokok utang sehingga pembiayaan netto minus Rp 9,7 miliar. Berdasarkan uraian tersebut, maka pendapatan daerah ditambah pembiayaan daerah menjadi Rp 1.841.101.732.263. Sedangkan belanja daerah ditambah biaya pengeluaran menjadi Rp 1.841.101.732.263. ‘’Sehingga struktur APBD Lombok Tengah tahun 2017 direncanakan dalam posisi berimbang,’’ tandas Humaidi. (dal)